Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat perkembangan yang signifikan pada sektor manufaktur nasional. Sebanyak 152 perusahaan baru dilaporkan telah mulai berproduksi secara resmi pada semester I tahun 2026. Kehadiran ratusan perusahaan yang baru beroperasi ini mencatatkan total nilai investasi yang tidak sedikit, yakni mencapai angka Rp 157,56 triliun. Angka investasi ini merepresentasikan besarnya aliran modal yang masuk untuk membangun serta mengoperasikan berbagai fasilitas produksi baru di Indonesia.
Seluruh data terkait produksi perusahaan baru tersebut bersumber dari Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang dikelola oleh Kemenperin. Data operasional ini ditarik dengan posisi per tanggal 21 Juli 2026. Laporan tersebut secara khusus mendata perusahaan-perusahaan yang telah terkonfirmasi memasuki tahap produksi komersial. Menurut Febri Hendri Antoni, adanya 152 industri yang beroperasi untuk pertama kalinya dengan nilai investasi mencapai Rp 157 triliun tersebut menjadi bukti nyata. Hal itu membuktikan bahwa sektor manufaktur merupakan sektor yang sangat menarik bagi masuknya investasi.
Bila dirinci lebih jauh berdasarkan subsektornya, industri makanan menjadi subsektor dengan jumlah perusahaan baru terbanyak yang mulai berproduksi pada semester I 2026. Terdapat sebanyak 24 perusahaan baru di bidang makanan yang kini telah beroperasi. Di posisi selanjutnya, industri minuman menyusul dengan mencatatkan sebanyak 17 perusahaan baru yang mulai berproduksi. Sementara itu, industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki turut mencatatkan sebanyak 12 perusahaan baru yang mulai beroperasi pada periode yang sama.
Breaking! BI Catat Utang Luar Negeri RI Tembus US$454,8 M di Juli
Subsektor manufaktur lainnya juga menunjukkan penambahan fasilitas produksi baru yang merata. Industri karet, barang dari karet, dan plastik mencatat sebanyak 11 perusahaan baru yang mulai berproduksi. Jumlah yang sama juga terlihat pada industri barang galian bukan logam yang mencatatkan 11 perusahaan baru. Selanjutnya, industri pengolahan tembakau memiliki 10 perusahaan baru yang mulai berproduksi. Jumlah ini setara dengan industri bahan kimia serta barang dari bahan kimia yang masing-masing juga memiliki 10 perusahaan baru pada paruh pertama tahun ini.
Kehadiran ratusan perusahaan baru ini beriringan dengan besarnya rencana penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah. Industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki memiliki rencana penyerapan tenaga kerja terbesar dibandingkan subsektor lainnya, yakni mencapai 33.630 tenaga kerja dari 12 perusahaan. Di sisi lain, industri makanan merencanakan penyerapan sebanyak 4.479 tenaga kerja dari 24 perusahaan yang baru beroperasi.
Untuk subsektor lainnya, industri barang galian bukan logam memiliki rencana penyerapan sebanyak 2.784 tenaga kerja. Industri pengolahan tembakau berencana menyerap 1.093 tenaga kerja, diikuti oleh industri karet, barang dari karet, dan plastik dengan rencana penyerapan sebanyak 961 tenaga kerja. Industri minuman merencanakan untuk menyerap 585 tenaga kerja, dan industri bahan kimia serta barang dari bahan kimia berencana menyerap 245 tenaga kerja.
IHSG Merosot 0,75 Persen ke Level 6.485 Pagi Ini
Beroperasinya berbagai fasilitas produksi baru ini juga didorong kuat oleh faktor kebijakan pemerintah pusat. Pada industri barang galian bukan logam, dari 11 perusahaan yang ada, terdapat industri yang baru pertama kali berproduksi karena mereka memutuskan untuk berinvestasi dan membangun fasilitas produksi. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor kebijakan di dalam negeri yang secara tegas membatasi masuknya produk impor. Ketika pemerintah meneken kebijakan pengendalian impor, para importir merespons aturan tersebut dengan membangun fasilitas produksi secara langsung di Tanah Air.
Kebijakan pengendalian impor dan penerapan hambatan non-tarif (non-tariff barrier) tersebut membuat para importir mengubah strategi bisnis mereka. Para pelaku usaha ini berhenti mengirim barang dari luar negeri untuk dipasarkan di dalam negeri. Sebagai gantinya, mereka mulai membangun fasilitas produksi di Indonesia yang merupakan akibat langsung dari kebijakan non-tariff barrier tersebut.
