Undang-Undang Keamanan Siber Baru Turki dan Dampaknya Terhadap Akses Internet Warga

Apa saja kewenangan baru yang dimiliki pemerintah Turki berdasarkan undang-undang ini?

Lewat aturan baru yang mulai berlaku akhir Juli ini, Direktorat Keamanan Siber Turki yang berada langsung di bawah kantor Presiden Erdogan memiliki otoritas penuh untuk menetapkan tindakan darurat. Tindakan ini bisa diambil atas inisiatif direktorat itu sendiri atau berdasarkan permintaan dari badan keamanan negara. Ketika perintah darurat dikeluarkan, operator telekomunikasi, penyedia akses internet, dan berbagai platform daring wajib melaksanakannya dalam waktu maksimal dua jam. Peninjauan oleh hakim atau proses hukum baru dilakukan setelah tindakan darurat tersebut selesai diterapkan di lapangan, sehingga tidak ada pencegahan awal secara hukum terhadap keputusan sepihak pemerintah.

Apa alasan pemerintah Turki menerapkan kebijakan siber yang ketat ini?

Baca Juga

Industri Susu Segar Nasional Tumbuh Pesat pada Kuartal II-2026 di Tengah Keterbatasan Pasokan Lokal

Pemerintah Turki mengeklaim bahwa regulasi ketat ini sangat diperlukan demi melindungi keamanan nasional, menjaga infrastruktur kritis, mempertahankan kedaulatan digital, serta memelihara ketertiban umum. Selain alasan keamanan, ada pula argumen efisiensi anggaran yang dikemukakan oleh pendukung kebijakan ini. Ersan Aksu, seorang anggota parlemen dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AK), menjelaskan bahwa pemusatan kewenangan ini bertujuan menghindari tumpang tindih fungsi antarlembaga pemerintah. Menurut klaim dari Aksu, langkah sentralisasi ini berpotensi menghemat anggaran negara hingga mencapai 30 miliar lira Turki.

Mengapa para aktivis hak digital dan organisasi internasional menentang undang-undang ini?

Penentangan keras datang dari berbagai pihak yang menilai aturan ini terlalu represif dan membatasi ruang demokrasi. Yaman Akdeniz, seorang profesor hukum di Universitas Bilgi Istanbul sekaligus aktivis hak digital, menyatakan bahwa undang-undang baru ini menciptakan pusat komando bagi rezim kepatuhan digital Turki. Sementara itu, Tomiwa Ilori dari organisasi Human Rights Watch menegaskan bahwa kewenangan besar terkait keamanan siber seharusnya tidak dipusatkan begitu saja pada lembaga eksekutif tanpa adanya mekanisme pengawasan serta perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat umum. Tanpa pengawasan independen, penyalahgunaan wewenang sangat rentan terjadi.

Bagaimana rekam jejak pembatasan akses internet yang pernah terjadi di Turki sebelumnya?

Baca Juga

Kebakaran Hutan di Kawasan Gunung Rinjani, Kronologi dan Upaya Pemadaman Tim Gabungan

Sebelum undang-undang ini disahkan, pemerintah Turki memang sudah berulang kali menggunakan instrumen teknis untuk membatasi ruang digital warga. Salah satu metode yang sering digunakan adalah bandwidth throttling atau perlambatan kecepatan internet secara sengaja untuk menghambat akses ke platform populer seperti X, YouTube, Instagram, dan WhatsApp. Sebagai contoh, saat terjadi protes besar menyusul penahanan Wali Kota Istanbul Ekrem İmamoğlu tahun lalu, akses ke platform-platform tersebut sempat dibatasi selama hampir dua hari penuh. Data dari Asosiasi Kebebasan Berekspresi Turki (İFÖD) menunjukkan hampir 1.000 akun media sosial dengan akumulasi lebih dari 25 juta pengikut telah diblokir oleh pemerintah, termasuk akun X pribadi milik Ekrem İmamoğlu yang memiliki lebih dari 9 juta pengikut.

Bagaimana rencana verifikasi usia pengguna media sosial dan apa risikonya bagi privasi warga?

Selain pembatasan akses, pemerintah Turki saat ini tengah mempertimbangkan penerapan sistem verifikasi usia bagi pengguna media sosial melalui platform e-Devlet. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang melarang anak di bawah usia 15 tahun memiliki akun media sosial. Namun, rencana ini mendapat kritik tajam dari Yaman Akdeniz. Ia memperingatkan bahwa tanpa adanya perlindungan privasi yang sangat kuat, sistem verifikasi ini berisiko menciptakan sebuah panopticon digital. Pemerintah akan dapat dengan mudah mengetahui identitas asli pemilik akun beserta seluruh riwayat aktivitas daring mereka, yang berujung pada pengawasan massal tanpa batas.