Upaya Pemulihan Sektor Pertanian dan Irigasi Pascabencana di Aceh

Bagaimana status perkembangan dokumen teknis dan konstruksi pemulihan lahan pertanian di Aceh?

Berdasarkan data Kementerian Pertanian per 5 Agustus 2026, penyusunan Dokumen Rancangan Teknis atau Survei, Investigasi, dan Desain telah mencapai 39.409 hektare. Angka tersebut setara dengan 75 persen dari total target pemulihan seluas 52.394 hektare. Di sisi lain, realisasi fisik konstruksi baru berjalan pada lahan seluas 16.780 hektare atau sekitar 32 persen dari target. Untuk mendukung produktivitas petani, Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan bantuan benih padi pascabencana untuk area seluas 26.177 hektare dengan nilai anggaran sekitar Rp9,67 miliar. Dari total bantuan benih yang disalurkan tersebut, aktivitas penanaman padi telah terealisasi pada lahan seluas 10.416 hektare.

Apa saja kendala fisik dan administratif yang menghambat pemulihan di lapangan?

Baca Juga

Ramalan Zodiak 10–16 Agustus 2026, Peluang Karier dan Pengelolaan Finansial

Kondisi kerusakan di lapangan sangat bervariasi dan beberapa di antaranya tergolong parah. Di Kabupaten Aceh Utara, kerusakan lahan sawah tercatat cukup masif dengan rincian 4.679 hektare rusak berat, 6.447 hektare rusak sedang, dan 7.189 hektare rusak ringan. Sebagian lahan yang rusak berat di wilayah ini tertimbun lumpur dengan kedalaman mencapai 1,5 hingga 2 meter, bahkan struktur tanah di beberapa titik dilaporkan telah berubah. Selain itu, bendung dan saluran pembawa di Jambo Aye juga mengalami kerusakan berat. Kendala administratif juga memperlambat penanganan. Di Gayo Lues, penanganan sawah yang rusak ringan telah mencapai 98 persen dan data untuk 450 hektare lahan rusak sedang sudah siap. Namun, pemulihan sekitar 1.208 hektare lahan dengan kategori rusak berat di kabupaten tersebut belum dapat dikerjakan karena masih menunggu diterbitkannya petunjuk pelaksanaan. Di Pidie Jaya, dari total 1.507 hektare lahan pertanian terdampak, baru sekitar 312 hektare lahan rusak ringan yang berhasil ditangani, sedangkan lahan dengan kerusakan berat belum mendapatkan penanganan sama sekali.

Bagaimana perkembangan realisasi kontrak dan konstruksi di wilayah Pidie Jaya, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, dan Kota Langsa?

Empat daerah yang meliputi Pidie Jaya, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, dan Kota Langsa telah berhasil menyelesaikan proses administrasi dengan mencapai 100 persen kontrak untuk kegiatan pemulihan lahan. Kendati demikian, pencapaian administratif ini belum diikuti oleh progres fisik yang signifikan. Realisasi konstruksi secara keseluruhan di keempat daerah tersebut masih berada di kisaran 18 persen. Secara khusus, Kota Langsa mencatatkan realisasi optimalisasi lahan yang tergolong rendah, yakni baru mencapai 16,32 persen.

Bagaimana kemajuan rehabilitasi sawah dan irigasi di Bireuen, Aceh Barat, Aceh Timur, dan Aceh Besar?

Baca Juga

Menjaga Kelestarian Sungai Cidanau Lewat Tradisi Ngagurah Dano di Banten

Di Kabupaten Bireuen, rehabilitasi sawah dengan tingkat kerusakan sedang seluas 677 hektare serta optimalisasi lahan seluas 1.943 hektare telah rampung diselesaikan. Pemerintah daerah setempat kini telah mengusulkan program rehabilitasi tahap kedua yang mencakup area seluas 1.019 hektare. Sementara itu, Aceh Barat mencatatkan kemajuan sekitar 75 persen untuk optimalisasi lahan sawah terdampak yang melibatkan 96 kelompok tani di delapan kecamatan. Pihak berwenang di Aceh Barat juga telah menuntaskan 100 persen rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang tersebar di 14 titik. Di Aceh Timur, rehabilitasi sawah tahap pertama seluas 1.770 hektare telah selesai dikerjakan dengan bantuan personel TNI. Di sisi lain, Kabupaten Aceh Besar melaporkan tantangan berupa kekeringan yang melanda sekitar 2.000 hektare sawah di 19 kecamatan. Dari target pemulihan lahan tahap pertama di Aceh Besar yang seluas 2.303 hektare, realisasi optimalisasinya kini telah mencapai 1.087 hektare atau sekitar 47,20 persen.

Berapa anggaran yang dialokasikan untuk sektor perkebunan dan bagaimana perkembangan penanganan tanggap darurat sungai?

Pemulihan tidak hanya berfokus pada lahan persawahan, melainkan juga menyasar sektor perkebunan. Pemerintah mengarahkan anggaran belanja tambahan sebesar Rp328,08 miliar untuk memulihkan 15.718 hektare lahan perkebunan di delapan kabupaten. Bantuan sektor perkebunan ini dialokasikan untuk komoditas kopi, kakao, karet, dan kelapa, yang mencakup penyediaan benih, pupuk, persiapan lahan, serta pembuatan lubang tanam. Untuk mendukung kelancaran aliran air dan perlindungan infrastruktur dari dampak kerusakan sungai, Balai Wilayah Sungai Sumatera I juga terus melakukan penanganan darurat. Hingga saat ini, realisasi penanganan tanggap darurat oleh BWS Sumatera I telah mencapai angka 87,42 persen.