Rencana pemerintah membuka rekening bank secara massal bagi 200 juta penduduk Indonesia memicu perdebatan mengenai efektivitas anggaran serta ketepatan sasaran. Program yang ditaksir membutuhkan alokasi dana sekitar Rp 11 triliun—dengan perhitungan saldo awal Rp 50.000 per rekening—tersebut tengah dipersiapkan untuk dibahas bersama DPR guna dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.
Lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti skala program ini. Menurut data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), populasi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan (unbanked) di Indonesia berada di angka 46,5 juta jiwa. Peneliti Center for Sharia Economic Development INDEF, A. Hakam Naja, menilai penyaluran program semestinya difokuskan langsung pada kelompok unbanked tersebut, yang diperkirakan hanya memerlukan anggaran sekitar Rp 2,325 triliun.
Peran Bank Penyalur dan Kesiapan Sektor Syariah
Pemerintah memandatkan program ini kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI). Dalam pembagian wilayahnya, BSI diproyeksikan menangani pembukaan rekening massal di Provinsi Aceh, sementara BRI mencakup wilayah nasional lainnya.
Pria 36 Tahun Tajir Melintir Jualan Robot, Harta Kekayaan Rp 151 Triliun
Kedua entitas perbankan tersebut memiliki disparitas jangkauan yang cukup lebar. Hingga akhir kuartal II-2026, BRI mencatat 131 juta nasabah dengan jaringan yang menjangkau 60 ribu desa. Di sisi lain, BSI mencatatkan 24,3 juta nasabah pada 2026.
Porsi perbankan syariah di tingkat nasional juga menghadapi tantangan pangsa pasar. Per Juli 2026, pangsa pasar perbankan syariah berada di level 7,35%, mengalami penurunan dari 7,41% pada Juli 2025. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 turut memperlihatkan inklusi keuangan syariah baru mencapai 13,24% dengan literasi 43,07%, jauh di bawah perbankan konvensional yang mencatatkan inklusi 93,61% dan literasi 69,57%. Namun di Aceh, tingkat literasi keuangan syariah tercatat mencapai 65,18% dengan inklusi 72%, sejalan dengan penunjukan BSI di daerah istimewa tersebut untuk mendukung target ekonomi syariah dalam RPJMN 2025–2030.
Risiko Rekening Pasif dan Pelajaran Internasional
Kekhawatiran utama dari program pembukaan rekening berskala raksasa adalah munculnya rekening tidak aktif (dormant). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat sebanyak 122 juta rekening dormant telah diblokir per Juli 2025 demi mencegah tindak pidana perbankan, seperti jual beli rekening, judi daring, penipuan, peredaran narkotika, hingga pencucian uang.
Besok Serbu Transmart Full Day Sale! Pesta Diskon Meriah 50% + 20%
Sejumlah negara tercatat pernah menerapkan skema transfer langsung berbasis perbankan massal dengan skema berbeda. Pada 2025, Vietnam membagikan bantuan tunai 100.000 dong (sekitar Rp 68.000) per orang kepada 100 juta penduduk saat peringatan 80 tahun kemerdekaan dengan total belanja 10 triliun dong (sekitar Rp 6,8 triliun). Sementara itu, Iran menjalankan sistem bantuan tunai bulanan langsung ke rekening bank kepala keluarga yang mencakup lebih dari 90% dari total 93 juta penduduknya untuk penyaluran subsidi energi dan pangan.
Efektivitas pembukaan rekening 200 juta warga Indonesia kini bertumpu pada perumusan teknis di APBN 2027: apakah dana publik akan dialokasikan merata secara masif atau dikonsentrasikan khusus pada 46,5 juta warga yang benar-benar belum memiliki akses perbankan.
