Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri terus memperluas pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Melalui Program Rebranding Dukcapil, pemerintah daerah didorong untuk mengakselerasi aktivasi IKD guna mempercepat transformasi digital layanan publik di Indonesia. Aplikasi IKD diproyeksikan menjadi pintu masuk utama menuju berbagai integrasi administrasi dan layanan masyarakat secara terpadu.
Memahami aturan dasar serta mekanisme resmi aktivasi IKD sangat penting bagi masyarakat agar proses migrasi ke identitas kependudukan digital berjalan lancar.
Ketentuan Utama dan Mekanisme Aktivasi IKD di Dukcapil
Dalam pelaksanaan administrasi kependudukan digital, Ditjen Dukcapil Kemendagri menetapkan aturan ketat mengenai pihak yang berhak melakukan proses awal. Aktivasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta proses perekaman e-KTP untuk pertama kali diwajibkan berlangsung secara langsung dan tidak dapat diwakilkan oleh siapa pun.
Ketentuan ini diterapkan untuk memastikan validitas data biometrik serta kepemilikan sah atas akun digital yang bersangkutan. Warga perlu memastikan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) terverifikasi langsung pada sistem kependudukan saat mengaktifkan akun di aplikasi IKD.
Ini Tol Baru di Jawa Timur Sebentar Lagi Dibuka, ke Bali Secepat Kilat
Perbedaan prosedur berlaku untuk kebutuhan pencetakan fisik dokumen kependudukan yang sebelumnya sudah diterbitkan. Apabila dokumen sudah diproses tetapi pemohon belum sempat mengambil atau mencetaknya, proses tersebut dapat diwakili oleh anggota keluarga yang terdaftar dalam satu Kartu Keluarga (KK).
Jika pengurusan pencetakan dokumen harus dilimpahkan kepada pihak di luar anggota satu KK, pemohon wajib menyertakan surat kuasa bermeterai. Dokumen kuasa resmi ini menggunakan Formulir F-1.07 (Form Surat Kuasa Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan) yang memuat rincian:
- Nama lengkap pemberi dan penerima kuasa
- NIK kedua belah pihak
- Tempat dan tanggal lahir
- Pekerjaan
- Alamat domisili
- Keterangan permohonan yang dikuasakan
- Tanda tangan kedua pihak di atas meterai
Pengurusan Layanan Domisili dan SKPWNI Melalui Aplikasi IKD
Setelah aplikasi IKD berhasil diaktifkan, masyarakat dapat mengakses berbagai fitur pengurusan administrasi secara mandiri tanpa harus datang ke kantor dinas kependudukan asal.
Sepekan Pascagempa Flores, Progres Kementerian PU Tangani 34 Titik Longsor dan 9 Jembatan
Pendaftaran Penduduk Nonpermanen Pendatang baru yang tinggal di suatu daerah di luar domisili KTP dapat langsung mendaftarkan diri sebagai penduduk nonpermanen melalui fitur di dalam aplikasi IKD. Fitur ini mempermudah pendataan pergerakan penduduk secara terpusat tanpa proses birokrasi manual yang rumit.
Pindah Domisili Antardaerah (SKPWNI) Pengurusan Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI) untuk perpindahan antarkabupaten/kota maupun antarprovinsi kini dapat diproses langsung lewat aplikasi IKD. Terdapat beberapa ketentuan teknis mengenai layanan pindah domisili ini:
- Pemohon tidak perlu lagi meminta surat pengantar dari RT/RW, merujuk pada ketentuan Surat Edaran Dirjen Dukcapil Tahun 2022.
- Pemohon tidak perlu mendatangi kantor Dukcapil daerah asal untuk meminta berkas pindah.
- Saat pelaporan kedatangan di daerah tujuan, e-KTP fisik yang lama akan ditarik oleh kantor Dukcapil daerah tujuan guna menjaga keabsahan data.
- Apabila kepala keluarga berpindah alamat seorang diri sementara anggota keluarga lain menetap di alamat lama, nomor KK awal akan tetap mengikuti kepala keluarga yang pindah, sedangkan anggota keluarga yang tinggal akan diterbitkan nomor KK baru.
- Apabila seluruh anggota keluarga berpindah alamat secara bersama-sama (rombongan), nomor KK keluarga tersebut tetap sama dan hanya informasi alamat yang disesuaikan.
Peran Strategis IKD dalam Integrasi Layanan Publik dan Bansos
Integrasi identitas digital memiliki dampak luas terhadap akurasi berbagai program pemerintah. Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri, Erliani Budi Lestari, yang mewakili Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi pada agenda Rebranding Dukcapil, menjelaskan bahwa data kependudukan yang akurat merupakan aset strategis nasional. NIK kini memegang peran sebagai identitas tunggal yang menghubungkan ekosistem berbagai sistem pelayanan pemerintah.
Dari perspektif pengawasan legislatif, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan bahwa pemanfaatan basis data kependudukan yang akurat adalah fondasi krusial bagi ketepatan sasaran kebijakan negara. Penguatan data identitas tunggal melalui IKD memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
