Pemerintah Singapura mengambil langkah agresif untuk menghadapi ancaman krisis demografi yang kian mengkhawatirkan. Negara kota tersebut meluncurkan rangkaian kebijakan baru, termasuk pemberian paket bantuan senilai lebih dari SG$60.000 atau sekitar Rp835,7 juta (dengan asumsi kurs Rp13.929 per dolar Singapura) untuk setiap anak berstatus warga negara sejak lahir hingga berusia 17 tahun.
Langkah ini menandai pergeseran arah kebijakan bantuan keluarga di Singapura. Dalam pidato National Day Rally, Perdana Menteri Lawrence Wong menegaskan bahwa pemerintah ingin melakukan perombakan mendasar dalam sistem pendampingan keluarga, bukan sekadar penyesuaian minor dari program yang telah berjalan sebelumnya.
Wong menyebutkan, pemerintah berupaya keluar dari skema lama yang selama ini cenderung bertumpu pada subsidi di sekitar masa kelahiran anak. Melalui kerangka kebijakan baru, dukungan kini diperluas secara bertahap sepanjang masa tumbuh kembang anak, mencakup pemangkasan biaya penitipan anak, perpanjangan masa cuti orang tua, hingga pembukaan akses yang lebih luas bagi keluarga muda untuk memperoleh perumahan publik.
Survei Median, 56,2 Persen Publik Puas Kinerja Prabowo-Gibran
Penurunan Angka Kelahiran Kian Mengkhawatirkan
Intervensi besar-besaran ini didorong oleh penurunan tajam pada tingkat kesuburan total (total fertility rate/TFR) Singapura. Pada 2025, TFR Singapura tercatat merosot ke level 0,87, turun dibandingkan angka 0,97 pada tahun sebelumnya. Angka tersebut terpaut sangat jauh dari batas ideal 2,1, yakni tingkat minimum yang dibutuhkan suatu negara untuk menjaga stabilitas populasi tanpa bergantung pada arus migrasi.
Kondisi serupa dialami sejumlah negara di kawasan Asia Timur. Korea Selatan masih mencatatkan TFR di kisaran 0,8 kendati telah memperluas berbagai program tunjangan pengasuhan anak. Sementara itu, Jepang mengalami tren penurunan angka kelahiran selama satu dekade penuh hingga menyentuh rekor terendah di level 1,14 pada 2025.
Tantangan Sosial dan Beban Dunia Usaha
Asisten Profesor Ekonomi dari Nanyang Technological University, Chua Yeow Hwee, menilai pendekatan jangka panjang Singapura lebih menjanjikan dibandingkan skema bonus tunai yang diberikan sekaligus di awal. Menurutnya, kebijakan tersebut secara realistis mengakui bahwa beban finansial serta waktu untuk membesarkan anak berlangsung selama bertahun-tahun.
Siaga Perang Baru NATO vs Rusia, Tangan Kanan Putin Kasih Kode
Kendati demikian, Chua mengingatkan adanya tantangan bagi sektor usaha. Skema perpanjangan cuti orang tua berpotensi meningkatkan beban operasional bagi perusahaan swasta. Ketika seorang pekerja mengambil hak cutinya dalam jangka waktu yang panjang, beban pekerjaan harus dialihkan kepada pihak lain, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang pada akhirnya menanggung biaya kompensasi operasional tersebut.
Di sisi lain, peneliti senior Institute of Policy Studies, Kalapana Vignehsa, menekankan bahwa penyediaan stimulus finansial relatif lebih mudah dibandingkan mengurai hambatan struktural yang berakar pada persoalan sosial dan budaya. Menurut Vignehsa, dampak dari kebijakan ini diperkirakan membutuhkan waktu beberapa dekade untuk terlihat secara nyata, layaknya mengubah arah pergerakan gunung es yang bergerak lambat.
