Realisasi penerimaan pajak Indonesia mencatatkan kinerja positif dengan menyentuh angka Rp 1.224,3 triliun hingga Juli 2026. Capaian ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 23,7 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara mengenai lonjakan penerimaan tersebut. Ia menegaskan bahwa perolehan setoran pajak ini berhasil dicapai tanpa mengambil langkah penaikan tarif pajak ataupun pengenalan jenis pajak baru kepada masyarakat.
Menurut Purbaya, Kementerian Keuangan memilih memusatkan strategi pada pembenahan internal dan operasional. Penguatan penerimaan didorong melalui perbaikan sistem administrasi, pengetatan pengawasan kepatuhan, peningkatan tata kelola, serta upaya berkelanjutan dalam menutup potensi kebocoran penerimaan negara.
Fokus Akuisisi Tambang Emas, Belanja Modal Astra Tembus Rp16,9 Triliun
Kinerja Belanja dan Kondisi Defisit Anggaran
Di sisi pengeluaran, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp 1.969,6 triliun hingga Juli 2026. Angka belanja tersebut tumbuh 18,6 persen secara tahunan.
Meskipun belanja tumbuh cukup tinggi, posisi defisit anggaran dinilai tetap berada dalam batas aman. Hingga akhir Juli, defisit anggaran terkendali di posisi Rp 235,6 triliun, atau setara dengan 0,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Seiring dengan dinamika kebutuhan program kerja pemerintah ke depan, Purbaya juga menyampaikan adanya keterbukaan peluang bagi kementerian maupun lembaga negara untuk mengajukan Anggaran Biaya Tambahan (ABT).
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Operasikan 25 SPBU 24 Jam di Makassar
Perombakan Ratusan Pejabat di Kementerian Keuangan
Bersamaan dengan evaluasi kinerja fiskal, Kementerian Keuangan turut melakukan langkah pembenahan struktur organisasi secara besar-besaran. Purbaya mengungkapkan adanya rotasi dan mutasi posisi yang melibatkan ratusan pejabat di berbagai tingkatan.
Perombakan tersebut mencakup sekitar 50 pejabat pada level Eselon II dan kurang lebih 350 pegawai di jajaran Eselon III. Penataan posisi ini menyasar jabatan fungsional di lingkungan direktorat jenderal hingga jajaran direksi pada Badan Layanan Umum (BLU) serta entitas Special Mission Vehicle (SMV) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan.
