Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan pascabencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (26/8/2026). Gempa bumi tersebut sebelumnya mengguncang kawasan NTT pada Sabtu (15/8).
Prabowo tiba di Nagekeo sekitar pukul 12.55 WITA menggunakan helikopter kepresidenan, lalu melanjutkan perjalanan darat menumpangi mobil Maung Garuda. Dalam kunjungan kerja tersebut, Presiden mendatangi langsung posko pengungsi di Lapangan Bhayangkari Mbai untuk melihat kondisi warga terdampak sekaligus menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan di lokasi bencana.
Instruksi Teknologi Desalinasi Air Bersih
Setelah meninjau pengungsian, Prabowo memimpin rapat koordinasi penanggulangan bencana di Yonif TP 834/Wakanga Mere. Pertemuan tersebut diawali dengan paparan teknis dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto.
Daryono Gempa Pangalengan Bukan Pertanda Pasti Adanya Gempa Besar
Menanggapi krisis kebutuhan dasar pascagempa, Prabowo menginstruksikan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Universitas Pertahanan (Unhan), TNI, dan fakultas-fakultas teknik perguruan tinggi untuk segera memproduksi teknologi desalinasi air mandiri guna memenuhi pasokan air bersih jangka panjang di daerah yang membutuhkan.
Terkait kedatangannya yang berselang 11 hari setelah peristiwa gempa, Prabowo menegaskan langkah tersebut disengaja. Ia ingin memberi keleluasaan bagi seluruh instansi dan aparat di daerah agar fokus melayani masyarakat terdampak tanpa terbebani agenda penyambutan pejabat pusat pada fase awal darurat.
Sebulan Gempa NTT, Warga Palue Masih Tinggal di Pengungsian
Dalam forum koordinasi yang sama, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani melaporkan peran aktif sistem pemantauan bencana Indonesia di tingkat regional. BMKG menerima permintaan bantuan dari Menteri Perhubungan Timor Leste untuk memperkuat kapasitas meteorologi, klimatologi, dan geofisika negara tersebut, serta mulai menempatkan staf setahun penuh guna mendukung pengawasan bencana di negara-negara Oseania seperti Fiji dan Tonga.
