Polresta Tangerang, Polda Banten, memperketat pengawasan pada sejumlah jalur yang mengarah ke Jakarta menjelang aksi demonstrasi di Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026. Langkah preventif berupa penyekatan ini dilakukan di titik-titik yang dinilai berpotensi menjadi rute mobilisasi massa dari luar Pulau Jawa.
Fokus Penyekatan Jalur Tol dan Arteri
Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang Ipda Tri Leksono menyampaikan bahwa pengawasan dipusatkan pada jalur Tol Merak-Tangerang hingga sejumlah stasiun kereta api. Langkah tersebut diterapkan guna mengantisipasi mobilisasi massa, termasuk kelompok pelajar dari wilayah Pulau Sumatera.
Selain jalur bebas hambatan, aparat kepolisian mengantisipasi pergerakan massa melalui jalur arteri, khususnya Jalan Raya Serang yang menuju ke arah Jakarta. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan menyasar berbagai kendaraan yang dinilai berpotensi digunakan untuk mengangkut rombongan massa, termasuk armada bus dan truk dengan bak terbuka.
Revaldo yang Tak Pernah Kapok di Kasus Narkoba, Kini Kembali Ditetapkan Jadi Tersangka
Pengawasan Stasiun KRL dan Lingkungan Sekolah
Untuk membendung mobilisasi massa, penyekatan dan penyaringan juga direncanakan berlangsung di dua stasiun KRL Commuter Line yang berada di wilayah hukum Polresta Tangerang, yakni Stasiun Daru dan Stasiun Tigaraksa.
Di samping pengamanan ketat pada sektor transportasi, kepolisian berkoordinasi langsung dengan lembaga pendidikan. Upaya ini dilakukan guna memperketat pemantauan dan pengecekan absensi peserta didik pada hari pelaksanaan aksi pada 27 Agustus.
Kebakaran di Muara Angke Hanguskan 60 Rumah, 730 Jiwa Terdampak
Rencana Aksi dan Tuntutan di DPR
Aksi demonstrasi di Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026 dijadwalkan melibatkan sejumlah kelompok masyarakat, salah satunya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).
Dalam aksi tersebut, massa berencana menyuarakan beberapa poin tuntutan kepada pihak legislatif, termasuk desakan agar DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Peserta aksi juga membawa tuntutan terkait perbaikan berbagai program pemerintah agar manfaat pelaksanaannya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
