Rincian Kasus Dugaan Korupsi Jasindo, Penahanan Empat Tersangka dan Kerugian Negara

Dalam proses penegakan hukum ini, KPK menetapkan dan menahan tersangka yang berasal dari jajaran manajemen perusahaan badan usaha milik negara maupun dari pihak swasta. Tersangka pertama yang ditahan dalam kasus ini adalah Untung Hadi Santoa. Dalam konstruksi perkara, Untung Hadi Santoa diketahui menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) untuk periode jabatan mulai dari bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Oktober 2018. Tersangka kedua yang juga ikut ditahan adalah Eko Yuni Triyanto. Eko Yuni Triyanto merupakan pihak yang menjabat sebagai Manajer Manajemen Risiko Biro Enterprise Risk Management & Litbang di PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) untuk periode tahun 2012 sampai dengan bulan Mei 2015.

Selain dua nama dari pihak perusahaan pelat merah tersebut, KPK turut melakukan penahanan terhadap dua tersangka lainnya yang berasal dari sektor swasta. Tersangka ketiga adalah Yohanes Priyo Iriantono. Dalam kasus ini, Yohanes Priyo Iriantono berstatus sebagai Direktur PT Inovasi Vahana Indonesia untuk periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Selanjutnya, tersangka keempat yang ditetapkan dan ditahan oleh penyidik adalah Zulchaibar, yang menjabat sebagai Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. Keempat orang tersangka ini secara resmi ditahan oleh KPK selama 20 hari ke depan, dan mereka ditempatkan di rumah tahanan (rutan) KPK guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Baca Juga

Kejaksaan Agung Tetapkan Pengusaha Nurman Herin Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Pencucian Uang

Proses penahanan terhadap keempat tersangka tersebut terpantau dilakukan pada hari Kamis, 30 Juli 2026, di Gedung KPK yang berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan. Sekitar pukul 20.38 WIB, keempat tersangka tampak turun dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye dan kondisi tangan diborgol. Pada kesempatan tersebut, salah satu tersangka, yakni Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri Zulchaibar, memberikan pernyataan kepada awak media. Zulchaibar mengaku bahwa dirinya taat pada aturan hukum yang berlaku dan tidak mempermasalahkan penahanan yang dilakukan oleh KPK. "Ini sudah habis diperiksa. Kita kan taat aturan, kalau itu ditahan oke," kata Zulchaibar. Sementara itu, tiga tersangka lainnya memilih untuk tidak memberikan komentar.

Terkait dengan dasar penahanan para tersangka, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberikan penjelasan secara resmi. Budi Prasetyo menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindakan melawan hukum yang berkaitan erat dengan asuransi perkapalan dari PT Pelni. Ia menegaskan bahwa para tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum terkait pekerjaan asuransi perkapalan dari PT Pelni yang dilaksanakan dengan cara melakukan penunjukan langsung kepada pihak PT Jasindo. Penjelasan ini sejalan dengan temuan kerugian keuangan negara sebesar Rp 15,6 miliar yang sebelumnya telah dihitung dan dipastikan oleh pihak BPKP.

Baca Juga

Kejagung Berencana Titipkan Saksi Ferry Hongkiriwang ke LPSK Terkait Kasus TPPU

Untuk memahami kasus ini secara utuh, perlu diketahui bahwa penyelidikan terkait PT Jasindo sebenarnya mencakup ruang lingkup yang lebih luas. Juru bicara KPK pada saat itu, Tessa Mahardhika, pernah memberikan keterangan kepada wartawan pada hari Selasa, 2 Juli 2025, bahwa secara keseluruhan terdapat dua perkara dugaan korupsi yang sedang diusut oleh KPK terkait dengan Jasindo. Kasus pertama yang disampaikan oleh Tessa Mahardhika adalah tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pembayaran komisi agen oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) untuk tahun 2017 hingga 2020. Berdasarkan taksiran awal dalam perkara pertama ini, kerugian negara diperkirakan mencapai angka sebesar Rp 36 miliar.

Sementara itu, kasus kedua yang diusut oleh KPK masih memiliki irisan dengan sektor pelayaran. Tessa Mahardhika menjelaskan bahwa perkara kedua ini merupakan tindak pidana korupsi yang terkait dengan pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) untuk periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Dalam kasus pembayaran komisi asuransi perkapalan ini, taksiran kerugian negaranya secara spesifik berada di angka sekitar Rp 9 miliar.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap