Pemerintah Indonesia secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Regulasi ini merupakan bentuk revisi langsung terhadap Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang sebelumnya memuat ketentuan tata niaga arus barang masuk ke dalam negeri. Penerbitan Permendag Nomor 17 Tahun 2025 difokuskan secara khusus untuk memperketat alur impor produk barang jadi yang masuk ke pasar domestik. Langkah pembaruan regulasi ini diambil untuk menanggapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor perindustrian dalam negeri, khususnya industri manufaktur dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tertekan oleh tingginya volume barang impor jadi yang beredar di pasar nasional.
Kebijakan tata niaga perdagangan luar negeri menjadi salah satu instrumen penting bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian serta iklim usaha domestik. Kehadiran Permendag Nomor 17 Tahun 2025 diharapkan dapat menata kembali mekanisme perizinan, prosedur pengawasan, serta kepatuhan administratif dalam importasi produk barang jadi. Pengetatan ini dilandasi oleh urgensi perlindungan pasar nasional dari masuknya produk-produk impor yang tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan kepabeanan atau komoditas yang diperdagangkan secara ilegal, sehingga menciptakan persaingan usaha yang tidak seimbang bagi para produsen di dalam negeri.
Latar Belakang Penerbitan Permendag Nomor 17 Tahun 2025
Penataan regulasi perdagangan internasional melalui revisi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 menjadi Permendag Nomor 17 Tahun 2025 merupakan respons pemerintah terhadap dinamika arus barang di perbatasan. Revisi ini secara spesifik menetapkan pengetatan terhadap impor produk barang jadi, mengingat peredaran barang jadi impor siap konsumsi secara masif dapat langsung berdampak pada penyerapan kapasitas produksi industri lokal. Ketentuan baru dalam Permendag Nomor 17 Tahun 2025 ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan sebelumnya, mempertegas kewajiban importir, dan meminimalisasi celah masuknya komoditas luar negeri yang tidak terdata dengan benar.
Langkah pengetatan ini juga menjadi bagian dari upaya menyeluruh pemerintah untuk memastikan bahwa aktivitas perdagangan lintas batas tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Ketidakseimbangan neraca pasokan akibat barang jadi impor yang membanjiri pasar domestik menuntut adanya penyesuaian aturan yang adaptif. Melalui Permendag Nomor 17 Tahun 2025, pemerintah memposisikan pengetatan barang jadi sebagai benteng pertahanan bagi ekosistem manufaktur nasional agar rantai pasok domestik tidak terputus dan kapasitas produksi lokal tetap berdaya saing.
Tiga Kategori Utama Kebijakan Impor di Indonesia
Sistem tata kelola impor di Indonesia diklasifikasikan ke dalam tiga kategori kebijakan utama yang menentukan prosedur, persyaratan, dan perlakuan hukum terhadap komoditas yang didatangkan dari luar negeri. Tiga skema kebijakan impor tersebut meliputi impor bebas, impor dilarang, dan impor diatur. Pemahaman terhadap ketiga kelompok ini menjadi dasar dalam penegakan hukum kepabeanan serta pengawasan peredaran komoditas di seluruh wilayah pabean Indonesia.
Kategori pertama adalah impor bebas, yaitu perlakuan impor terhadap komoditas tertentu yang dapat masuk ke wilayah Indonesia tanpa memerlukan izin atau persyaratan khusus di luar prosedur kepabeanan standar. Kategori kedua adalah impor dilarang, yang secara tegas menetapkan bahwa komoditas yang masuk ke dalam kelompok ini sama sekali tidak boleh diimpor ke dalam wilayah Republik Indonesia demi kepentingan keamanan, kesehatan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, maupun pertimbangan strategis nasional. Sementara itu, kategori ketiga adalah impor diatur, yaitu kelompok komoditas yang perizinan dan tata niaganya dibatasi serta diawasi secara ketat melalui berbagai instrumen administratif, seperti persetujuan impor, kepatuhan standar tertentu, pemenuhan kuota, maupun penunjukan pelabuhan pintu masuk tertentu.
Klasifikasi ini diterapkan agar otoritas perdagangan dan kepabeanan memiliki batasan yang jelas dalam memverifikasi setiap kargo yang tiba di pelabuhan. Dalam kerangka Permendag Nomor 17 Tahun 2025, komoditas barang jadi yang berpotensi merusak pasar domestik ditempatkan dalam skema pengaturan ketat, sementara upaya penindakan difokuskan pada pencegahan masuknya komoditas ilegal yang berupaya menghindari mekanisme impor diatur maupun ketentuan impor dilarang.
Komposisi dan Struktur Neraca Impor Nasional Kuartal I 2026
Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), total nilai impor Indonesia pada triwulan pertama (Januari hingga Maret) 2026 mencapai US$ 61,30 miliar, atau setara dengan sekitar Rp 1.095,74 triliun. Angka ini mencerminkan tingginya pergerakan transaksi perdagangan lintas batas yang masuk ke dalam sistem perekonomian Indonesia. Dari keseluruhan nilai transaksi tersebut, BPS memetakan struktur impor berdasarkan kelompok penggunaan barang guna melihat proporsi kebutuhan konsumsi, kebutuhan manufaktur, dan barang modal.
Dari total nilai US$ 61,30 miliar pada triwulan I 2026 tersebut, porsi impor barang konsumsi tercatat sebesar US$ 5,15 miliar atau sekitar Rp 92,06 triliun, yang merepresentasikan 8,4% dari keseluruhan nilai impor nasional. Meskipun porsi 8,4% ini tampak lebih kecil dibandingkan kelompok impor lainnya, nilai US$ 5,15 miliar mencakup berbagai macam komoditas siap pakai yang langsung berhadapan dengan produk-produk konsumen yang dihasilkan oleh industri lokal di pasar ritel domestik.
Rajin Bolak Balik Ke Gunung Kawi, 2 Pengusaha RI Ini Jadi Konglomerat
Sebaliknya, porsi terbesar dari struktur impor Indonesia pada periode Januari hingga Maret 2026 didominasi oleh kelompok bahan baku/penolong dan barang modal yang secara gabungan mencapai 91,6% dari total nilai impor. Rincian data BPS mencatat bahwa impor bahan baku dan bahan penolong mencapai nilai US$ 43,17 miliar, sedangkan impor barang modal tercatat sebesar US$ 12,98 miliar. Dominasi bahan baku dan barang modal ini menunjukkan bahwa sebagian besar impor formal Indonesia dialokasikan untuk menopang rantai produksi manufaktur serta penguatan sarana infrastruktur industri di dalam negeri.
Dinamika dan Praktik Impor Tekstil Ilegal di Pasar Domestik
Sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional menghadapi tekanan berat akibat maraknya praktik impor ilegal, terutama produk tekstil tanpa merek atau tanpa label resmi. Ketua Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, mengungkapkan bahwa peredaran produk tekstil impor ilegal tanpa merek ini semakin meluas di Indonesia menyusul kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, terhadap sejumlah mitra dagang global, termasuk China. Penerapan tarif tinggi oleh AS menyebabkan produsen dan eksportir luar negeri mencari pasar alternatif untuk mengalihkan produk mereka, dan Indonesia menjadi salah satu sasaran utama aliran barang tersebut.
Salah satu modus operandi yang diidentifikasi dalam peredaran komoditas tekstil ilegal ini adalah praktik pengapalan alih muat atau transshipment. Menurut Redma Gita Wirawasta, para importir menggunakan skema transshipment untuk menghindari tarif tinggi dengan cara memperoleh Surat Keterangan Asal (SKA) Indonesia. Melalui dokumen SKA tersebut, barang-barang tekstil yang sesungguhnya berasal dari China diklaim dan dilabeli seolah-olah merupakan produk buatan Indonesia.
Selain manipulasi dokumen asal barang, komoditas tekstil tanpa label ini masuk ke Indonesia secara ilegal tanpa membayar bea masuk dan tanpa membayar pajak kepada kas negara. Tidak adanya beban kewajiban fiskal ini memungkinkan barang-barang tersebut dijual dengan harga dumping di pasar lokal, yaitu harga yang jauh lebih murah dari harga normal pasar. Praktik ini secara langsung merugikan industri dalam negeri karena produsen lokal yang menaati aturan perpajakan dan regulasi ketenagakerjaan menjadi tidak mampu bersaing dengan komoditas dumping tersebut.
Skala masuknya barang impor ilegal ke pasar nasional juga dikonfirmasi oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). Berdasarkan data dari API, tercatat rata-rata sekitar 10.000 kontainer barang impor masuk secara ilegal ke Indonesia setiap bulannya. Besarnya volume kontainer ilegal ini mencerminkan tingginya intensitas perembesan barang ke dalam rantai pasok domestik yang secara berkesinambungan mengikis pangsa pasar pelaku usaha tekstil lokal dari hulu hingga hilir.
Dampak Serbuan Produk Impor terhadap UMKM dan Realisasi Penyaluran KUR
Masuknya barang impor murah ke pasar domestik tidak hanya berdampak pada industri manufaktur skala besar, tetapi juga secara langsung mengancam keberlangsungan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menyikapi situasi ini, Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan diskusi dan koordinasi intensif bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Pertemuan antarkementerian ini difokuskan untuk memetakan secara terperinci produk-produk impor yang mengancam kelangsungan usaha sektor lokal, sehingga pemerintah dapat merumuskan langkah penanganan dan perlindungan yang tepat sasaran.
Kondisi tertekannya pelaku UMKM akibat banjir produk impor murah menunjukkan kontras yang tajam dengan dukungan pendanaan yang telah disalurkan oleh pemerintah. Sepanjang tahun 2025, pemerintah merealisasikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan nilai total menembus Rp 270 triliun. Fasilitas pembiayaan perbankan berbunga rendah ini telah disalurkan kepada 4,58 juta debitur UMKM di berbagai wilayah Indonesia sebagai stimulus modal usaha dan pengembangan kapasitas bisnis.
Kendati penyaluran pembiayaan KUR tahun 2025 mencapai angka yang sangat besar yakni Rp 270 triliun untuk 4,58 juta pelaku usaha, produk-produk yang dihasilkan oleh para debitur UMKM tetap menghadapi kesulitan besar dalam bersaing di pasar. Keberadaan barang-barang impor murah yang masuk secara masif mendistorsi harga pasar, sehingga produk UMKM lokal yang memikul biaya produksi formal sulit terserap oleh konsumen. Kondisi inilah yang mendasari pentingnya sinkronisasi kebijakan antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian UMKM dalam melindungi pasar ritel domestik.
IKN Akhirnya Bakal Punya Bioskop, Ini Nama Investor yang Bangun
Usulan Reformasi Prosedur Kepabeanan dan Pengawasan Berbasis Teknologi
Guna mengatasi celah penyelundupan dan kebocoran arus barang di pelabuhan, APSyFI melalui Redma Gita Wirawasta mengajukan usulan pembenahan sistem kepabeanan secara fundamental. Usulan ini menitikberatkan pada dua pilar utama, yaitu reformasi dokumen manifest pelayaran dan pemanfaatan teknologi pemindai cerdas di area kepabeanan.
Pilar pertama reformasi yang diusulkan adalah perbaikan prosedur impor di mana sistem pelaporan inland manifest atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diganti dengan kewajiban melampirkan master bill of lading dari pelabuhan negara asal ekspor (port to port manifest). Langkah ini dinilai esensial untuk mencegah rekayasa dokumen asal barang, membongkar jalur transshipment ilegal, serta memastikan pelacakan riwayat pengiriman secara transparan langsung dari negara pengirim pertama.
Pilar kedua adalah penegakan pemeriksaan fisik kontainer menggunakan pemindai berbasis kecerdasan buatan (AI Scanner). APSyFI mengusulkan agar seluruh kontainer barang impor yang tiba di pelabuhan pabean wajib dimasukkan ke dalam AI Scanner. Penggunaan pemindai AI ini berfungsi untuk mencocokkan muatan fisik asli yang ada di dalam peti kemas dengan data manifes dokumen secara otomatis dan akurat, sehingga meminimalisasi penyelundupan barang tanpa dokumen resmi atau perbedaan klasifikasi pos tarif.
Rekam Jejak Historis Regulasi Impor Barang Konsumsi Melalui Permendag 44/2008
Upaya pengetatan dan pembatasan arus masuk komoditas barang konsumsi ke Indonesia memiliki preseden historis dalam tata kelola perdagangan nasional. Pada tahun 2008, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 44 Tahun 2008. Beleid tersebut mengatur bahwa impor untuk lima kategori produk barang konsumsi hanya diizinkan melalui pintu masuk lima pelabuhan laut tertentu di Indonesia, yaitu:
- Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta
- Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang
- Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya
- Pelabuhan Makasar di Makassar
- Pelabuhan Belawan di Medan
Selain membatasi pintu masuk pada lima pelabuhan tersebut, Permendag Nomor 44 Tahun 2008 mewajibkan kegiatan importasi lima produk konsumsi tersebut hanya boleh dilakukan oleh entitas yang telah mengantongi status sebagai Importir Terdaftar (IT). Kebijakan ini dirancang untuk mempermudah pelacakan jalur distribusi, memverifikasi kelaikan pelaku usaha, serta mencegah peredaran komoditas impor yang tidak terkontrol di seluruh pelabuhan non-resmi di Indonesia.
Dalam proses implementasinya pada masa itu, kebijakan impor lima barang konsumsi ini sempat menghadapi kendala administrasi. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyayangkan sikap pemerintah yang sempat menarik ulur pengaturan impor lima barang konsumsi tersebut hanya karena alasan ketidaksiapan administrasi. Kadin Indonesia menekankan pentingnya kepastian hukum dan percepatan proses administratif agar perlindungan pasar dan ketertiban tata niaga dapat berjalan tanpa penundaan.
Berdasarkan data pendaftaran per 12 Desember 2008, tercatat sebanyak 862 entitas perusahaan yang mengajukan pendaftaran untuk memperoleh status Importir Terdaftar (IT). Dari total 862 pendaftar tersebut, sebanyak 517 permohonan telah selesai diproses dan disetujui, sebanyak 211 permohonan masih dalam tahap proses verifikasi, dan sebanyak 134 permohonan pendaftaran dinyatakan ditolak oleh otoritas terkait.
Rekam jejak penerapan Permendag Nomor 44 Tahun 2008 beserta dinamika perizinan Importir Terdaftar (IT) menunjukkan bahwa tata kelola barang konsumsi impor senantiasa membutuhkan pengawasan administratif yang disiplin dan kesiapan infrastruktur kepabeanan. Pengalaman historis ini menjadi referensi penting bagi penguatan kerangka regulasi perdagangan saat ini, termasuk dalam implementasi Permendag Nomor 17 Tahun 2025 guna membendung praktik impor ilegal dan melindungi kesinambungan industri nasional serta jutaan debitur UMKM di seluruh Indonesia.
