Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons dorongan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengenai pembentukan peta jalan (roadmap) mitigasi utang pemerintah. Purbaya menyatakan bahwa pengelolaan utang tidak bisa hanya bergantung pada manajemen beban pinjaman semata, melainkan harus ditopang oleh peningkatan pendapatan negara secara nyata.
Menurut Purbaya, apabila penerimaan negara tidak mengalami peningkatan, potensi penambahan utang akan terus terjadi. Oleh sebab itu, pemerintah mengambil langkah strategis dengan memperbaiki sektor perpajakan serta kepabeanan dan cukai demi mendongkrak pengumpulan penerimaan negara (tax collection).
Pemerintah memastikan strategi optimalisasi penerimaan negara ini tidak ditempuh melalui kenaikan tarif secara rutin. Fokus utama justru diarahkan pada penghapusan berbagai kecurangan yang ada, termasuk upaya mengatasi penghindaran pajak, sembari mendorong peningkatan kepatuhan para wajib pajak.
Lima Tahun Holding UMi, BRI Catat 2,3 Juta Debitur Naik Kelas
Purbaya menekankan bahwa peningkatan kepatuhan pajak adalah jalan utama dalam menjaga keberlanjutan (sustainability) anggaran fiskal. Tanpa adanya pembenahan kepatuhan dan rasio pajak yang memadai, pengelolaan fiskal hanya akan berputar pada tata kelola utang semata.
Untuk merealisasikan target tersebut, titik fokus pemerintah berada pada perbaikan kinerja personel di instansi pajak serta bea dan cukai ke depan. Pembenahan kinerja para personel ini diprioritaskan guna mencegah dan menutup setiap celah kebocoran penerimaan negara.
China Mendadak Bangun 'Hong Kong' Baru di Dekat RI Bernilai Rp2.000 T
Di samping memperkuat pendapatan, pemerintah tetap berkomitmen untuk terus mengelola utang secara konsisten sesuai standar internasional. Komitmen ini dilakukan dengan menjaga besaran rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) serta konsisten menekan defisit APBN.
Dorongan mengenai peta jalan mitigasi utang sebelumnya disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam rapat kerja bersama pemerintah terkait RAPBN 2027. Banggar mendorong perumusan mitigasi utang tersebut agar postur APBN menjadi lebih sehat dan seimbang antara pendapatan dan belanja, sekaligus membangun serta menjaga kepercayaan pasar.
