Pemerintah China resmi mentransformasi Pulau Hainan menjadi kawasan pabean khusus dalam proyek Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan (Hainan Free Trade Port/FTP). Mega proyek bernilai sekitar US$113 miliar atau setara Rp2.000 triliun ini tercatat sebagai eksperimen perdagangan bebas terbesar yang pernah dijalankan oleh Negeri Tirai Bambu.
Langkah strategis yang mulai diterapkan sejak 18 Desember 2024 tersebut memisahkan sistem operasional kepabeanan Hainan dari wilayah daratan utama China. Kebijakan ini dirancang untuk menarik modal asing sekaligus memposisikan Hainan sebagai alternatif baru menyerupai Hong Kong di tengah dinamika perdagangan regional dan global.
Melalui kebijakan anyar ini, proporsi barang yang berhak masuk tanpa tarif bea masuk melonjak signifikan dari 21 persen menjadi 74 persen. Daftar barang bebas bea juga diperluas hingga lebih dari tiga kali lipat, mencakup lebih dari 6.600 kategori komoditas. Selain itu, produk yang diproses di kawasan Hainan diizinkan masuk ke pasar daratan China tanpa dikenakan tarif impor, asalkan nilai tambah lokal dari proses manufaktur tersebut melebihi 30 persen.
Lima Tahun Holding UMi, BRI Catat 2,3 Juta Debitur Naik Kelas
Kawasan khusus ini juga membuka peluang baru bagi entitas internasional untuk mengakses sejumlah sektor jasa yang sebelumnya dibatasi di China daratan. Prosedur investasi lintas batas turut dipangkas guna mempermudah lalu lintas arus modal dan bisnis.
Wakil Perdana Menteri China He Lifeng menegaskan peran penting kawasan tersebut dalam lanskap perdagangan negara. Menurutnya, pelabuhan ini dipersiapkan menjadi gerbang vital yang memimpin era baru keterbukaan China kepada dunia internasional.
Update Penanganan Kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa, 107 Selamat, 6 Meninggal Dunia
Kendati menawarkan berbagai insentif fiskal, pengamat ekonomi melihat adanya perbedaan fundamental antara Hainan dan pusat keuangan yang ditirunya. Ekonom senior di Economist Intelligence Unit (EIU), Xu Tianchen, menilai skema di Hainan merupakan bentuk liberalisasi yang terkelola dengan baik untuk kebutuhan integrasi rantai pasok global. Namun, model tersebut dipandang masih belum sepenuhnya menyamai fleksibilitas sistem hukum serta tingkat keterbukaan finansial yang selama ini menjadi keunggulan utama Hong Kong.
