JAKARTA PUSAT — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan perbandingan kondisi sektor swasta di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta Pusat, Kamis (3/9).
Purbaya secara terbuka menilai bahwa pertumbuhan sektor non-pemerintah berjalan sangat lambat selama satu dekade terakhir. Kondisi tersebut dinilai terjadi akibat bauran kebijakan fiskal dan moneter yang kurang memberikan ruang dukungan optimal bagi kegiatan usaha di luar lingkup pemerintahan.
Berdasarkan kalkulasi yang disampaikannya, uang primer atau base money (M0) pada masa pemerintahan SBY tumbuh rata-rata 18 persen per tahun, diiringi pertumbuhan kredit rata-rata 22 persen sepanjang 10 tahun. Di sisi lain, pada masa kepemimpinan Jokowi, pertumbuhan M0 melambat ke kisaran 7 persen, sejalan dengan penyaluran kredit yang hanya bertumbuh 5 hingga 7 persen.
Amran Beber Biang Kerok Beras Jadi Penyumbang Inflasi
Purbaya menilai pergerakan ekonomi era SBY cenderung terlalu ekspansif dan digerakkan oleh sektor non-pemerintah. Sebaliknya, lanskap ekonomi era Jokowi dinilai sangat bertumpu pada peran pemerintah (government-led), yang dampaknya membuat sektor swasta menjadi lesu.
Menyeimbangkan Peran Negara dan Swasta
Menyikapi catatan perjalanan ekonomi selama dua dekade tersebut, Purbaya berkomitmen menyeimbangkan peran sektor negara dan swasta secara beriringan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Upaya penguatan ini diarahkan agar kedua motor perekonomian dapat bergerak bersama.
Fenomena Baru di Inggris, Ramai Bank Tukar Aset Berisiko ke Uang Tunai
Langkah tersebut juga berkaitan langsung dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen pada 2027. Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/9), Purbaya menegaskan bahwa sasaran ekonomi tersebut membutuhkan laju pertumbuhan investasi nasional hingga 7 persen.
Untuk mencapai target investasi itu, pemerintah merancang kolaborasi terpadu antara pemerintah, pelaku swasta, dan Danantara. Dalam skema ini, belanja dan investasi pemerintah ditempatkan sebagai katalisator, sektor swasta bertindak sebagai motor penggerak utama, sementara Danantara diarahkan untuk menopang pendanaan pada sektor-sektor strategis serta program hilirisasi.
