Pihak kepolisian resmi menetapkan 45 orang sebagai tersangka buntut aksi ricuh yang terjadi di depan Gedung DPR/MPR RI pada 27 Agustus 2026. Penetapan status hukum tersebut diputuskan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan mengantongi alat bukti yang cukup terkait tindak pidana di lapangan.
Langkah ini menandai perkembangan signifikan dari penindakan awal aparat. Sebelumnya, polisi mengamankan serta memeriksa total 315 orang dari kawasan sekitar Gedung DPR/MPR RI usai kericuhan pecah. Dari ratusan orang yang diamankan, penyidik memilah mereka ke dalam beberapa klaster penanganan berdasarkan peran dan dugaan keterlibatan masing-masing.
Gempa M 5,2 Guncang Kabupaten Malang, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami
Dari klaster perusakan fasilitas umum dan penganiayaan yang berisikan 71 orang, sebanyak 45 orang di antaranya dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Modus operandi yang ditemukan penyidik mencakup perusakan fasilitas publik serta kekerasan fisik terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara berkelompok di muka umum hingga memicu kekacauan. Selain klaster tersebut, kepolisian juga menetapkan tiga orang tersangka dalam klaster pembawa senjata tajam karena kedapatan membawa senjata saat kerusuhan berlangsung.
Sementara itu, penanganan khusus diterapkan bagi massa aksi yang masih di bawah umur. Sebanyak 153 anak berusia di bawah 18 tahun yang sempat diamankan telah diserahkan kepada Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (Ditres PPA dan TPPO) untuk pemeriksaan lebih mendalam. Penyidik menelusuri dugaan adanya pihak tertentu yang memanfaatkan, menggunakan, maupun mengeksploitasi anak-anak dalam aksi melawan hukum tersebut.
BPH Migas Pastikan Stok Pertalite di Makassar Aman hingga 14 Hari
Penyelidikan kasus ini terus bergulir untuk membongkar aktor di balik layar. Polisi menemukan fakta hukum mengenai keberadaan pihak yang berperan mencari dan merekrut massa, serta pihak yang bertindak sebagai penggerak sekaligus penyedia dana kerusuhan. Pihak kepolisian kembali menegaskan bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum harus selalu dijalankan secara tertib, damai, dan bertanggung jawab tanpa membahayakan keselamatan publik maupun merusak fasilitas milik umum.
