Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan bahwa potensi besar dan kekayaan alam yang dimiliki Papua dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi tersebut diwujudkan melalui penguatan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan sektor pangan, hingga peningkatan taraf hidup para nelayan di kawasan timur Indonesia tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Zulkifli Hasan saat meresmikan PAPEDA Summit 2026 yang mengusung tema 'Papua Aksi untuk Pembangunan, Ekonomi, dan Alam Berkelanjutan' di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya serta perwakilan dari 56 mitra pembangunan dan lembaga donor internasional maupun nasional.
Menurut Zulkifli, percepatan pembangunan di Tanah Papua menjadi perhatian penting bagi Presiden Prabowo Subianto. Komitmen pemerintah pusat tersebut dijalankan secara konsisten melalui berbagai kebijakan dan program terarah, salah satunya melalui keberadaan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP).
Pakai Rompi Tahanan-Diborgol, Febrie Dibawa dari KPK untuk Diperiksa Kejagung
Sektor Pangan dan Perlindungan Kawasan Adat
Dalam agenda ketahanan pangan, pemerintah saat ini tengah mengembangkan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di wilayah Papua Selatan. Pembangunan kawasan swasembada terpadu ini dirancang dengan melibatkan masyarakat lokal secara aktif guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Zulkifli menegaskan bahwa proyek strategis KSPEAN dijalankan tanpa mengesampingkan kelestarian lingkungan. Pemerintah memastikan langkah pembangunan tetap menjaga kawasan hutan dan menghormati hak-hak kawasan masyarakat adat setempat secara berkelanjutan.
Kesejahteraan Nelayan dan Penyaluran Dana Lingkungan
Selain sektor pertanian dan pangan darat, pemerintah menaruh perhatian serius pada sektor kelautan dan perikanan. Zulkifli menyoroti kondisi para nelayan yang dinilai masih tertinggal secara ekonomi. Saat ini nilai tukar nelayan masih berada di angka 103 dan tergolong dalam desil 1 hingga 2, sehingga membutuhkan intervensi perlindungan sosial yang kuat.
Terduga Pembunuh Wanita di Demak Ditangkap, Pernah Bunuh Orang di Pati
Untuk mengatasi persoalan ekonomi tersebut, pemerintah membangun Koperasi Nelayan Merah Putih, salah satunya berlokasi di Biak. Pembentukan koperasi ini diarahkan guna membangun ekosistem usaha yang terintegrasi dan mendukung nelayan, dengan target peningkatan nilai tukar nelayan mencapai angka 120 pada tahun 2027.
Di bidang pengelolaan lingkungan, Zulkifli yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) mengungkapkan bahwa berbagai langkah pembenahan kelembagaan sedang dijalankan. Pembenahan tersebut dilakukan agar dana lingkungan hidup sebesar Rp22 triliun yang dikelola BPDLH dapat segera disalurkan secara optimal dan tepat sasaran guna mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.
