Mengawal Realisasi Peraturan Gubernur Lembaga Adat dan Kebudayaan Betawi

Langkah pertama dalam mengawal kebijakan ini adalah memahami landasan hukum yang mendasarinya. Regulasi mengenai lembaga adat ini bukanlah sekadar kebijakan lokal biasa, melainkan amanah langsung dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Menurut Lutfi Hakim, aturan ini telah lama diperjuangkan oleh masyarakat Betawi. Dengan adanya payung hukum setingkat undang-undang tersebut, penyusunan aturan turunan berupa Pergub menjadi kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemahaman akan dasar hukum ini sangat penting agar masyarakat dapat terus mengingatkan pemerintah daerah bahwa pengesahan Pergub tersebut adalah sebuah keharusan konstitusional.

Langkah kedua adalah memastikan seluruh dokumen teknis dan administratif telah terpenuhi sesuai standar pembuatan kebijakan. Lutfi Hakim menyatakan bahwa draf naskah Pergub tentang Lembaga Adat dan Kebudayaan Betawi tersebut saat ini telah rampung disusun. Selain itu, seluruh kelengkapan lain seperti kajian akademis, rangkaian diskusi, hingga proses penyelarasan hukum juga telah selesai dilakukan. Kelengkapan berkas administratif ini menjadi modal penting agar masyarakat dapat mendorong proses penandatanganan oleh gubernur untuk segera diproses, tanpa harus terhambat lagi oleh kendala penyusunan teknis atau ketidaksesuaian dengan peraturan di tingkat yang lebih tinggi.

Baca Juga

Program Bantuan Listrik Gratis dan Pengawalan Aspirasi Masyarakat di Kabupaten Kuningan

Langkah ketiga adalah mengidentifikasi dan mengatasi hambatan birokrasi yang masih ada. Proses penerbitan aturan ini diketahui sempat mengalami penundaan di meja birokrasi selama lebih dari satu tahun lamanya. Penundaan tersebut justru terjadi akibat adanya friksi dari segelintir kelompok kecil di dalam komunitas Betawi itu sendiri yang membuat draf tersebut diendapkan. Untuk mengatasi kebuntuan ini, dialog yang konsisten sangat diperlukan. Gubernur Pramono Anung menyatakan bahwa dirinya telah bertemu dengan Lutfi Hakim hingga puluhan kali guna membahas pembentukan lembaga adat ini. Kesabaran dan komunikasi intensif menjadi kunci utama agar kesepakatan bersama dapat tercapai dan birokrasi dapat kembali berjalan.

Langkah keempat adalah memahami pembagian peran antara pemerintah daerah dan komunitas adat. Dalam proses pembentukan lembaga ini, Pramono Anung menegaskan bahwa dirinya berkomitmen penuh untuk menghadirkan Lembaga Adat dan Kebudayaan Betawi di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bertindak sebagai fasilitator utama dalam pembentukannya. Namun, Gubernur secara tegas menyatakan bahwa urusan pemilihan dan penempatan pengurus lembaga adat bukanlah ranah atau urusannya. Pemilihan pengurus sepenuhnya diserahkan kepada internal masyarakat Betawi. Pemahaman atas batasan peran ini penting agar lembaga adat dapat berjalan secara mandiri dan independen.

Baca Juga

Menghadapi dan Melaporkan Dugaan Pungutan Liar Oknum Petugas di Jalan Raya

Langkah kelima adalah mempersiapkan pemanfaatan payung hukum tersebut untuk sektor kebudayaan dan ekonomi lokal. Lutfi Hakim menilai Pergub ini sangat penting karena berfungsi ganda. Masyarakat Betawi harus bersiap memaksimalkan regulasi ini untuk melindungi kebudayaan lokal sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Aturan ini dirancang untuk memberikan perlindungan dan dukungan bagi eksistensi sanggar budaya, para pelaku seni, perajin, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan persiapan yang matang, masyarakat dapat langsung memanfaatkan program dan perlindungan hukum tersebut segera setelah Pergub resmi ditandatangani.

Sebagai langkah penutup, masyarakat dapat memanfaatkan momentum penting di Jakarta untuk mendorong percepatan pengesahan aturan ini. Lutfi Hakim meminta Pramono Anung untuk menjadikan penandatanganan Pergub tersebut sebagai hadiah istimewa bagi masyarakat Betawi. Momentum ini sangat tepat karena bertepatan dengan perayaan Milad perak atau ulang tahun ke-25 FBR, serta menjelang peringatan usia lima abad atau 500 tahun Kota Jakarta. Kehadiran mantan Gubernur Fauzi Bowo, yang akrab disapa Bang Foke, dalam pertemuan di Kemayoran tersebut juga turut memperkuat dukungan moral. Dengan mengawal seluruh tahapan ini, masyarakat dapat memastikan Lembaga Adat dan Kebudayaan Betawi segera berdiri kokoh di Jakarta.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap