Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan jajaran pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) agar segera mendistribusikan dana bantuan gempa dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat terdampak. Tito menegaskan agar anggaran darurat tersebut tidak ditahan-tahan dan langsung dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan warga.
Total dana bantuan penanganan gempa yang dialokasikan ke wilayah NTT mencapai Rp 200 miliar. Besaran tersebut merupakan hasil pelipatgandaan oleh Presiden Prabowo dari usulan awal Kemendagri. Dari alokasi itu, Pemerintah Provinsi NTT menerima Rp 40 miliar, sedangkan delapan kabupaten di wilayah Flores masing-masing memperoleh Rp 20 miliar.
Daryono Gempa Pangalengan Bukan Pertanda Pasti Adanya Gempa Besar
Tito meminta pemda tidak ragu mengeksekusi anggaran bencana ini demi menjangkau warga yang berada di tenda-tenda pengungsian maupun kawasan pelosok desa. Kemendagri mencatat masih terjadi ketimpangan realisasi yang signifikan di antara pemerintah daerah penerima bantuan.
Dalam evaluasinya, Tito mengapresiasi langkah Gubernur NTT Melki yang telah merealisasikan 43 persen dari total dana yang dialokasikan ke tingkat provinsi. Sebaliknya, sejumlah pemerintah kabupaten masih mencatatkan serapan yang sangat rendah. Realisasi anggaran di Kabupaten Sikka tercatat baru mencapai 1 persen lebih, sementara daerah lainnya berada di kisaran 7 persen.
Sebulan Gempa NTT, Warga Palue Masih Tinggal di Pengungsian
Untuk mempercepat penyaluran, Tito menjelaskan bahwa regulasi kondisi darurat memberikan ruang bagi pemda untuk melakukan pengadaan melalui penunjukan langsung dengan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri juga telah mengerahkan dua tim pendamping langsung ke daerah guna membantu percepatan proses administrasi dan pencairan bantuan.
