Menanti Hasil Penyelidikan Resmi Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di Perairan Sumenep

Menanggapi situasi pascakecelakaan, Kantor SAR Kelas A Surabaya telah mengambil langkah taktis di lapangan. Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Nanang Sigit PH, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengakhiri pemantauan aktif terhadap KMP Mutiara Sentosa II. Keputusan untuk menghentikan monitoring aktif ini diambil pada hari ketujuh setelah insiden kebakaran terjadi. Langkah tersebut diputuskan setelah tim penyelamat melakukan penyisiran dan pemantauan secara intensif selama empat hari di wilayah perairan utara Pulau Madura, namun tidak lagi menemukan indikasi keberadaan kapal maupun korban tambahan yang dilaporkan hilang.

Di tengah simpang siur informasi yang beredar di masyarakat, Komunitas Pengguna Kapal Penyeberangan Nusantara (KPK-PN) meminta semua pihak untuk menahan diri. Koordinator KPK-PN, Maruly Hendra Utama, mengimbau publik agar memberikan ruang dan waktu yang cukup kepada otoritas Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk menjalankan proses investigasi secara mendalam. Imbauan ini dirasa penting guna menghindari penyebaran informasi yang belum teruji kebenarannya. Salah satu rumor yang dibantah keras oleh KPK-PN adalah kabar angin di berbagai podcast dan media sosial yang mengeklaim bahwa KMP Mutiara Sentosa 2 dimiliki oleh dua pengusaha besar di Indonesia. KPK-PN menegaskan bahwa klaim kepemilikan tersebut tidaklah benar.

Baca Juga

Prakiraan Cuaca DKI Jakarta Senin 10 Agustus 2026, BMKG Sebut Ada Wilayah Berawan Tebal

Selain masalah kepemilikan, perhatian publik juga tertuju pada dugaan minimnya fasilitas keselamatan di kapal tersebut. Muncul dugaan kuat bahwa tingginya jumlah korban disebabkan oleh tidak tersedianya sekoci atau perahu penyelamat darurat yang memadai di atas KMP Mutiara Sentosa II. Akibat ketiadaan sekoci ini, para penumpang serta awak kapal terpaksa mengambil keputusan ekstrem dengan melompat langsung ke laut lepas hanya dengan mengandalkan rompi pelampung (life vest). Dugaan-dugaan krusial seperti inilah yang diharapkan dapat dijawab secara objektif oleh KNKT melalui penyelidikan resmi mereka.

KNKT sendiri bekerja dengan landasan hukum yang kuat dalam mengusut setiap kecelakaan transportasi di Indonesia. Lembaga ini menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi, serta Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Mengingat pentingnya transparansi dalam kasus ini, Maruly Hendra Utama berharap agar hasil akhir serta rekomendasi keselamatan yang dikeluarkan oleh KNKT nantinya dibuka sepenuhnya kepada masyarakat luas tanpa ada yang ditutupi.

Baca Juga

Perkembangan Proyek dan Fasilitas Stasiun MRT Monas

Sembari menunggu hasil investigasi KNKT, KPK-PN mendorong pemilik kapal dan otoritas terkait lainnya untuk memprioritaskan penanganan dampak langsung dari musibah ini. Fokus utama saat ini seharusnya diarahkan pada upaya penyelamatan, proses pemulihan para korban yang selamat, serta konsolidasi data kerugian yang dialami oleh para korban. Selain itu, insiden ini menjadi alarm keras bagi dunia pelayaran nasional. Kejadian ini mengingatkan publik pada peristiwa kelam di masa lalu, tepatnya pada Mei 2017, ketika KM Mutiara Sentosa 1 juga terbakar hebat di perairan Masalembu pada rute Surabaya-Balikpapan hingga menelan korban jiwa.

Sebagai langkah antisipasi ke depan, Maruly menyarankan agar para pengguna jasa transportasi laut senantiasa jujur dan memberikan informasi yang benar mengenai jenis barang bawaan mereka saat melakukan penyeberangan. Di sisi lain, operator kapal beserta otoritas pelabuhan memikul tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh proses pemuatan penumpang, kendaraan, hingga barang-barang bawaan benar-benar mematuhi prosedur keselamatan yang berlaku. Tanggung jawab pengawasan ini sepenuhnya berada di bawah kewenangan kerja bagian pelabuhan yang bertugas melakukan pemeriksaan ketat terhadap setiap orang, kendaraan, dan barang sebelum diizinkan naik ke atas kapal.