Kejati Maluku Gelar Penerangan Hukum untuk Cegah Korupsi Dana Desa di Ambon

Dalam pelaksanaannya, Bidang Intelijen Kejaksaan memegang peranan penting. Michel Gasperz, yang bertindak sebagai narasumber mewakili pimpinan Kejaksaan Tinggi Maluku, menegaskan bahwa penyuluhan semacam ini adalah bagian integral dari tugas intelijen kejaksaan. Bersama narasumber lain, Mourits Palijama, serta didampingi oleh tim penerangan hukum yang terdiri atas Erwin Amiruddin, Khoirul Ilham, dan Michelle De Fretes, mereka memaparkan berbagai titik rawan yang sering menjadi celah terjadinya korupsi di tingkat desa.

Baca Juga

Penjelasan Lengkap Pemberhentian Mahasiswa USU Terkait Kasus Kekerasan Seksual

Beberapa potensi penyimpangan anggaran yang disoroti oleh tim kejaksaan meliputi penggunaan dana yang tidak selaras dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), ketidaksesuaian dengan spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan, hingga manipulasi addendum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Selain itu, para pembicara juga mengingatkan bahaya penggunaan anggaran yang melenceng dari tujuan dan manfaat awal, serta tindakan tidak menyetorkan penerimaan keuangan ke kas desa secara resmi.

Untuk memperkuat pemahaman hukum para aparatur desa, tim Kejaksaan Tinggi Maluku memberikan pemaparan mengenai ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Penjelasan ini difokuskan pada Pasal 603, Pasal 604, Pasal 605, dan Pasal 606. Melalui pemahaman pasal-pasal tersebut, diharapkan aparatur pemerintah desa dapat lebih mawas diri dalam mengelola setiap rupiah anggaran negara yang diamanahkan kepada mereka.

Selain pendekatan hukum pidana, kejaksaan juga menekankan pentingnya instrumen pengawasan dan sistem digital. Optimalisasi penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dinilai mendesak agar seluruh alur keluar-masuk uang dapat tercatat sesuai mekanisme resmi. Di samping itu, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) turut digarisbawahi sebagai pengawas internal yang harus melakukan monitoring secara berkelanjutan guna mendeteksi dini potensi pelanggaran.

Baca Juga

Aliran Modal Asing ke Indonesia Capai US$ 8,5 Miliar pada Kuartal II 2026

Dalam kesempatan yang sama, diperkenalkan pula program Jaksa Masuk Desa dan Jaksa Garda Desa. Program-program ini merupakan penerjemahan dari kebijakan Jaksa Agung untuk memosisikan lembaga kejaksaan sebagai mitra strategis bagi pemerintah desa, bukan sekadar aparat yang melakukan penindakan. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), kejaksaan menawarkan peran strategis berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, serta koordinasi dalam pemulihan aset negara.

Respons positif datang dari pihak pemerintah desa setempat. Kepala Desa Hunuth-Durian Patah, Yondry Kappuw, menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan kehadiran tim dari Kejaksaan Tinggi Maluku. Bagi pihak desa, pembekalan hukum seperti ini memberikan kejelasan mengenai batasan-batasan aturan yang selama ini kerap memicu keraguan dalam eksekusi anggaran di lapangan. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan pembangunan desa dapat berjalan lancar tanpa terganjal masalah hukum.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap