Apa sebenarnya tolok ukur yang digunakan untuk menilai akuntabilitas instansi pemerintah, dan bagaimana publik dapat membaca hasil audit BPK terhadap laporan keuangan kementerian secara tepat? Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menjalankan mandat pemeriksaan atas pengelolaan anggaran negara untuk memastikan dana publik dibelanjakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola yang baik.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK menetapkan empat tingkatan opini atas laporan keuangan kementerian dan lembaga. Tingkatan tersebut mencakup Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar, serta Menolak Memberikan Opini atau disclaimer of opinion. Predikat tertinggi, yaitu WTP, hanya diserahkan apabila sistem pengendalian internal instansi dinilai memadai dan tidak ditemukan salah saji yang bersifat material pada pos-pos laporan keuangan yang diserahkan.
Predikat wajar tidak berarti sebuah instansi sepenuhnya bebas dari permasalahan anggaran. Dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2022 memberikan gambaran nyata mengenai ragam temuan pemeriksa. Dari ringkasan 771 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)鈥攜ang meliputi 682 LHP keuangan, 41 LHP kinerja, dan 48 LHP pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau kepatuhan鈥擝PK mengidentifikasi 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalahan dengan total nilai Rp18,37 triliun.
Hampir Setengah Penduduk Jakarta Masuk Kelompok Menengah, Pemprov Dorong Ranperda Rusun
Permasalahan yang ditemukan dalam audit tersebut terbagi ke dalam tiga kelompok utama. Kelompok pertama adalah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) sebanyak 7.020 permasalahan atau setara 44,8 persen. Kelompok kedua mencakup 8.116 permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bernilai Rp17,33 triliun atau sekitar 51,8 persen. Sementara kelompok ketiga berupa 538 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,04 triliun. Merespons seluruh temuan tersebut, BPK menerbitkan 24.796 rekomendasi, termasuk instruksi kepada Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk mengembalikan sisa dana Investasi Pemerintah Pemulihan Ekonomi Nasional (IPPEN) PT Garuda Indonesia sebesar Rp7,50 triliun ke Rekening Kas Umum Negara.
Kinerja pengelolaan anggaran kementerian terus dievaluasi melalui penyerahan LHP berkala. Pada pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2025, seluruh kementerian dan lembaga di bawah entitas Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) I BPK berhasil meraih opini WTP. Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menyerahkan LHP tersebut kepada sebelas entitas, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Yudisial (KY).
Benarkah PLTU Suralaya Jadi Penyebab Polusi Udara di DKI?
Evaluasi individual juga tercermin pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat menerima LHP Laporan Keuangan Tahun 2025. Nyoman Adhi Suryadnyana, yang bertindak selaku Anggota I BPK RI sekaligus Pelaksana Tugas Auditorat Keuangan Negara (AKN) IV BPK, menyerahkan laporan tersebut langsung kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta. Kementerian ESDM mencatatkan capaian Indeks Kematangan Keamanan Siber pada level 4 (Terkelola), menuntaskan 88 dari 99 kasus kerugian negara, serta merealisasikan tindak lanjut rekomendasi BPK sebesar 82,44 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 76 persen.
Kendati Kementerian ESDM memperoleh opini WTP, BPK tetap memberikan catatan penting terkait area yang memerlukan perbaikan. Catatan tersebut meliputi penyempurnaan dasar hukum penagihan dan penyetoran denda administratif atas pelanggaran kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan, pembenahan pelaksanaan pekerjaan yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan, serta penertiban tata kelola jaminan pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Hal ini menegaskan bahwa penelaahan hasil audit harus mencakup tindak lanjut rekomendasi dan catatan kepatuhan, bukan sekadar melihat status opini akhir.
