Penguatan kapasitas kepemimpinan di tingkat lokal menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, TB Ace Hasan Syadzily, menegaskan bahwa ketahanan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari ketahanan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan saat penutupan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan IV di Gedung Lemhannas RI, Jakarta, pada Jumat (11/9). Kursus intensif yang berlangsung selama sembilan hari ini membekali para pimpinan daerah dengan materi wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, kepemimpinan, serta keahlian teknokratik untuk mengoptimalkan pelayanan publik.
Dalam pelaksanaannya, pembekalan teknokratik diberikan secara daring melalui kerja sama dengan Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP), National University of Singapore. Para peserta juga menjalani pelatihan dan praktik lapangan secara langsung di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri RI.
Video, Karhutla Melanda, Pengusaha Sawit Bantu Padamkan Kebakaran
Sebanyak 23 kepala daerah dari berbagai penjuru Indonesia menyelesaikan program pemantapan ini, terdiri atas 18 bupati dan lima wali kota.
Jajaran bupati yang mengikuti kursus ini meliputi kepala daerah dari Raja Ampat, Sorong, Asmat, Waropen, Tolikara, Fakfak, Bangkalan, Magetan, Bulungan, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Seram Bagian Barat, Simalungun, Siak, Kolaka, Konawe Selatan, Wakatobi, dan Sumba Timur. Sementara itu, lima wali kota yang turut serta mencakup Wali Kota Tual, Pematangsiantar, Kupang, Banjarbaru, dan Banjarmasin.
Jadi Tuan Rumah, Gubernur Jateng Sambut Gelaran MTQ Nasional 2026
Agenda penutupan tersebut dihadiri sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait, antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro Center Filda C. Yusgiantoro, Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas Raden Djaenudin Slamet, Plt Kepala BPSDM Kemendagri Andi Ony Prihartono, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Herny Ika S. Hutauruk, serta Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Edi Suryanto.
