Bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak hanya meluluhlantakkan bangunan tempat tinggal, tetapi juga mengakibatkan ribuan dokumen kependudukan milik warga hilang dan hancur. Kerusakan mencakup KTP elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), hingga akta kelahiran.
Kehilangan dokumen kependudukan ini berisiko menghambat warga dalam mengakses berbagai hak dasar pascabencana. KTP-el dan KK menjadi syarat utama untuk menerima bantuan logistik, mengakses layanan kesehatan darurat, hingga memperoleh bantuan rehabilitasi rumah dari pemerintah.
Menanggapi situasi darurat tersebut, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri langsung menurunkan tim ke Pulau Flores guna memulihkan layanan administrasi kependudukan di lokasi bencana.
Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Palu Ditangkap, Teman Suami Korban
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi tiba di Flores pada Senin (24/8/2026) untuk menjalankan agenda penanganan hingga Kamis (27/8/2026) atas instruksi Menteri Dalam Negeri. Setelah transit di Bandar Udara Internasional Komodo, Labuan Bajo, rombongan bertolak menuju Bandar Udara Soa di Bajawa, Kabupaten Ngada.
Setibanya di lokasi, koordinasi langsung digelar bersama Bupati Ngada Raymundus Bena serta Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Muhammad Nuh Al Azhar. Dukcapil membawa perangkat lengkap guna melakukan perekaman dan pencetakan cepat di lapangan secara gratis bagi seluruh korban terdampak.
Mendagri Tito Pastikan Adminduk & Bantuan Presiden untuk Korban Gempa NTT
Layanan jemput bola ini memfasilitasi pencetakan ulang KTP-el dan KK yang rusak, perekaman perdana bagi warga yang belum memiliki identitas, serta penerbitan akta kelahiran dan akta kematian. Sebagai langkah awal, Dukcapil telah menyerahkan data by name by address (BNBA) kepada Dinas Dukcapil setempat untuk menjadi acuan pendataan penduduk korban bencana. Tim Dukcapil juga memanfaatkan akses Dashboard SIAK untuk memantau data kependudukan secara real-time serta mengoptimalkan operasional petugas lewat aplikasi IKD+.
Penanganan pascabencana di Flores turut melibatkan sektor pendidikan. Pada hari yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti meninjau fasilitas pendidikan yang terdampak gempa, termasuk SDK Rowa di Kabupaten Nagekeo. Pemerintah pusat terus mengoordinasikan penanganan lintas sektor secara terpadu, mulai dari penyediaan tenda darurat, perbaikan fasilitas sekolah, pendampingan trauma healing bagi anak-anak, hingga percepatan pemulihan dokumen administrasi warga.
