Hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia di tingkat daerah kembali diperkuat melalui forum strategis yang berfokus pada kolaborasi ekonomi dan sosial. Pada akhir Juli 2026, kedua negara menyelenggarakan Pertemuan Teknis dan Sidang ke-39 Kelompok Kerja Bersama atau Jawatankuasa Kerja Bersama (KK/JKK) Sosek Malindo. Pertemuan ini secara khusus mempertemukan perwakilan pada Tingkat Provinsi Kalimantan Barat dan Peringkat Negeri Sarawak. Forum bilateral ini menjadi wadah penting yang bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan serta memperkuat koordinasi lintas sektor guna mendukung pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia yang lebih optimal dan berkelanjutan.
Rangkaian kegiatan persidangan ini diselenggarakan di Hotel Novotel Pontianak, dengan acara pembukaan yang berlangsung pada hari Rabu, 29 Juli 2026. Pertemuan ke-39 KK/JKK Sosek Malindo ini mencatatkan tingkat partisipasi yang tinggi dengan kehadiran total 257 delegasi dari kedua negara. Rombongan tersebut terdiri atas 151 delegasi dari pihak Indonesia dan 106 delegasi dari Negeri Sarawak. Sejumlah pejabat penting turut hadir dalam agenda ini, di antaranya Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Makhruzi Rahman dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan. Selain itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harrison bertindak langsung sebagai Ketua Delegasi Indonesia, sementara Pengarah Unit Perancang Ekonomi Sarawak Awang Mohammad Fadillah hadir memimpin sebagai Ketua Delegasi Malaysia.
Seluruh rangkaian kegiatan Sosek Malindo ke-39 ini berlangsung selama empat hari, yakni mulai tanggal 27 hingga 30 Juli 2026. Agenda yang disusun dalam forum ini tidak hanya berfokus pada diskusi formal, tetapi juga mencakup berbagai tahapan kegiatan komprehensif. Tahapan tersebut meliputi pelaksanaan pra-sidang, sidang tim teknis, hingga pembukaan sidang utama. Di samping agenda persidangan, momentum pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk kegiatan pengenalan potensi wisata serta budaya Kota Pontianak kepada seluruh anggota delegasi Malaysia. Langkah ini diambil sebagai upaya mempererat hubungan persahabatan antara Kalimantan Barat dan Sarawak yang selama ini telah terbangun erat.
Hari Ke-8 Pemadaman Kebakaran TPA Galuga, Sisa Lahan Terbakar Kurang 1 Hektar
Sebagai forum kerja sama perbatasan, pembahasan dalam persidangan ini mencakup berbagai sektor strategis yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di kedua wilayah. Sektor-sektor yang menjadi pokok bahasan meliputi bidang sosial budaya, ekonomi, perdagangan, perhubungan, keselamatan, keamanan, hingga tata kelola kawasan perbatasan. Forum tahun ini secara khusus memprioritaskan beberapa aspek utama, yakni penguatan kerja sama di kawasan perbatasan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Selain itu, delegasi kedua negara juga memfokuskan perhatian pada langkah-langkah penyelesaian isu ketenagakerjaan Indonesia di Malaysia, serta penguatan diplomasi budaya dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di wilayah perbatasan.
Dalam persidangan tersebut, terdapat sejumlah perkembangan penting yang menjadi perhatian bersama guna memberikan manfaat nyata bagi warga di sekitar perbatasan. Salah satu isu krusial yang dibahas adalah penyusunan Prosedur Operasional Standar (SOP) terkait pemulasaran dan pengiriman jenazah lintas negara. Pembahasan SOP ini dinilai sangat penting untuk mempermudah penanganan warga negara yang meninggal dunia di wilayah negara tetangga. Selain isu sosial kemanusiaan tersebut, pertemuan ini juga membahas rencana strategis terkait infrastruktur energi, yakni peningkatan kapasitas pasokan aliran listrik dari wilayah Sarawak menuju Provinsi Kalimantan Barat guna memenuhi kebutuhan energi di daerah tersebut.
24 Ribu Kopdes Merah Putih Selesai Dibangun, Segera Jalani Verifikasi
Agenda prioritas lain yang turut disepakati dalam persidangan ini adalah rencana pembukaan akses perbatasan darat yang baru pada bulan Agustus 2026. Kedua belah pihak merencanakan pembukaan Pos Kawalan Sempadan (PKS) Telok Melano di sisi wilayah Malaysia yang akan terhubung langsung dengan Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk di sisi wilayah Indonesia. Kehadiran pos lintas batas terpadu ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Untuk merealisasikan rencana ini, BNPP RI akan terus melakukan koordinasi secara berkala dan intensif bersama Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kalimantan Barat dan BPPD Kabupaten Sambas. Sinergi ini bertujuan untuk mematangkan segala persiapan teknis menjelang pelaksanaan peluncuran awal atau soft launching pembukaan perlintasan PLB Temajuk dan PKS Telok Melano.
