Rencana pemberlakuan skema uang muka atau down payment (DP) nol persen untuk pembelian Motor Listrik Nasional (Molinas) dinilai perlu dikaji secara matang. Kendati program ini dirancang untuk mempermudah masyarakat beralih ke kendaraan ramah lingkungan, kalangan perbankan mengingatkan potensi bahaya bila fasilitas pembiayaan tanpa uang muka tersebut dijadikan hak otomatis bagi semua kalangan tanpa asesmen risiko yang ketat.
Kajian mendalam terhadap tata kelola pembiayaan dinilai mendesak agar ambisi percepatan adopsi motor listrik nasional tidak menimbulkan kerugian sistemik bagi sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan di tanah air.
Peluncuran Molinas di Cikarang Bekasi dan Strategi Penurunan Emisi
Skema kepemilikan Molinas pertama kali diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat peluncuran resmi kendaraan tersebut di Cikarang, Bekasi, pada Kamis (13/8/2026). Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memaparkan bahwa pemerintah tengah mengupayakan berbagai kemudahan bagi masyarakat, mulai dari penurunan suku bunga cicilan hingga skema pembelian dengan uang muka nol persen.
Inisiatif Molinas digulirkan sebagai bagian dari strategi besar nasional untuk menekan tingkat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sekaligus mengurangi beban emisi di kota-kota besar. Dari sisi efisiensi biaya energi, Presiden Prabowo mengalkulasikan bahwa penggunaan motor listrik mampu memberikan penghematan pengeluaran minimal 50 persen jika dibandingkan dengan penggunaan sepeda motor berbahan bakar bensin.
Wall Street Rebound, tetapi Saham AS Tetap Melemah Sepekan
Risiko Fluktuasi Pasar Kendaraan Listrik dan Kesehatan Baterai
Menanggapi rencana pembiayaan tersebut, Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menjelaskan bahwa fasilitas DP nol persen secara teknis memang memungkinkan untuk dieksekusi. Namun, dari kacamata manajemen risiko perbankan, langkah tersebut menyimpan potensi bahaya jika diterapkan sebagai kebijakan tanpa seleksi ketat.
Josua menekankan bahwa uang muka bukan sekadar formalitas administratif dalam transaksi kendaraan bermotor, melainkan instrumen vital untuk meminimalisasi risiko penyedia kredit. Ketika konsumen menyetorkan dana di awal, jumlah pinjaman menjadi lebih kecil sehingga komitmen debitur untuk melunasi angsuran berkala menjadi jauh lebih kuat.
Risiko pembiayaan ini berpotensi melonjak drastis pada kendaraan listrik akibat fluktuasi nilai jual kembali unit bekas. Harga jual motor listrik di pasar sekunder sangat bergantung pada kondisi kesehatan baterai, pesatnya perkembangan teknologi baru, serta kondisi pasar kendaraan listrik bekas yang hingga kini belum stabil. Jika terjadi kondisi gagal bayar, hasil penjualan kembali unit tarikan berisiko jauh lebih rendah dibandingkan sisa kewajiban debitur, sehingga beban kerugian akhirnya berpindah langsung ke neraca bank atau lembaga pembiayaan.
Riset ITB, Seandainya Jakarta Nol Emisi, Ibu Kota Tetap Tak Akan Bebas Polusi
Rekomendasi Mitigasi Kredit dan Seleksi Debitur Berkualitas
Agar program percepatan Molinas berjalan berkelanjutan tanpa membebani ketahanan finansial industri keuangan, Josua Pardede mendorong pemerintah dan pihak perbankan merancang indikator mitigasi sejak awal. Skema uang muka nol persen dinilai lebih tepat jika diposisikan sebagai fasilitas selektif bagi debitur dengan rekam jejak kredit berkualitas baik, bukan sebagai kebijakan massal untuk setiap pembeli.
Langkah mitigasi tersebut mencakup pengawasan ketat terhadap rasio kredit bermasalah atau non-performing loan pada rentang 30 hingga 90 hari, pemantauan tingkat penarikan kendaraan akibat kredit macet, serta evaluasi berkala terhadap nilai jual kembali unit di pasar. Menurut Josua, percepatan adopsi Molinas memang penting dilakukan, namun risiko industri tidak boleh dialihkan menjadi beban pada neraca bank dan perusahaan pembiayaan.
