Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menyatakan membuka ruang dialog dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Keterbukaan tersebut disampaikan menjelang rencana aksi demonstrasi yang akan digelar di depan Gedung DPR RI pada Kamis (27/8/2026).
Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup diri untuk berdiskusi dengan wakil rakyat. Jika DPR mengundang untuk beraudiensi saat aksi berlangsung pada Kamis, perwakilan massa menyatakan siap memenuhinya. Namun, AMPB meminta kepastian yang diberikan DPR disampaikan secara tertulis, bukan sebatas pernyataan di media massa.
Tuntutan Utama dan Ketidakpuasan AMPB
Sikap terbuka terhadap dialog ini diiringi ketidakpuasan AMPB atas perkembangan pembahasan regulasi tersebut di parlemen. Sebelumnya, AMPB merasa tidak puas terhadap pernyataan Komisi III DPR RI yang menargetkan pengesahan RUU Perampasan Aset baru dilakukan pada Desember 2026.
Koalisi Sipil Desak MK Segera Putus Uji Materiil UU TNI

Dalam aksinya ke Jakarta, AMPB membawa dua tuntutan utama kepada DPR RI, yakni mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset serta menuntut pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.
Kendati membuka pintu diskusi, Botok menyampaikan bahwa hingga Rabu (26/8/2026) belum ada satu pun anggota DPR RI yang berinisiatif membuka komunikasi resmi dengan pihak AMPB mengenai agenda demonstrasi maupun audiensi tersebut.
Kasus Uang Palsu Sin$ 340 Ribu, Polisi Diminta Selidiki Sumber Uang

Keberangkatan Massa dari Daerah
Mengenai persiapan aksi di ibu kota, sebagian massa dari AMPB dilaporkan telah tiba di Jakarta pada Rabu (26/8/2026). Rombongan demonstran lainnya diberangkatkan secara bertahap langsung dari Pati, Jawa Tengah.
Sebanyak lima bus massa dijadwalkan berangkat dari Pati menuju Jakarta pada pukul 13.00 WIB. Botok menegaskan kedatangan massa dari Pati ke Jakarta murni untuk memberikan dukungan terhadap pergerakan kawan-kawan kelompok masyarakat Jabodetabek yang menggelar aksi pada 27 Agustus, tanpa ada niat untuk membuat kerusuhan.






