Pertemuan koordinasi percepatan kepemilikan rekening perbankan digelar di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, pada Senin (7/9/2026). Dalam agenda tersebut, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia dan BP BUMN bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mendorong perluasan pembukaan rekening bank bagi masyarakat, dengan fokus utama pada kelompok desil 1 hingga 6 penerima bantuan sosial.
Langkah konsolidasi ini melibatkan jajaran Direksi Himbara serta Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico guna menyelaraskan data penerima program jaminan sosial pemerintah ke dalam ekosistem perbankan nasional.
Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria mengungkapkan bahwa acuan data kelompok sasaran akan bersumber langsung dari kementerian terkait. Basis data desil 1-6 tersebut nantinya dibagikan dan dipetakan berdasarkan masing-masing wilayah.
Penyebab IHSG Naik 1% di Awal Sesi 2, Ditopang Saham Perbankan dan Arus Modal Asing
Berdasarkan data Kementerian Sosial, saat ini terdapat sekitar 18,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial. Sebanyak 15 juta KPM tercatat telah menerima pencairan bantuan melalui rekening bank, sedangkan sekitar 3 juta KPM lainnya masih mengambil dana bantuan melalui layanan PT Pos Indonesia.
Peran KDKMP dan Kanal Layanan Desa
Untuk menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diproyeksikan sebagai salah satu kanal perpanjangan layanan bank. Melalui skema koperasi ini, penerima manfaat dapat melakukan pembukaan rekening, setoran tunai, penarikan dana, hingga menerima transfer bantuan sosial tanpa harus mendatangi kantor cabang bank.
Implementasi tahap awal ditargetkan berjalan melalui sekitar 30 ribu KDKMP yang telah siap secara operasional, sebelum nantinya diperluas secara berkala ke berbagai daerah. Bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas KDKMP beroperasi, penyaluran bansos tetap berjalan melalui kantor pos dan jaringan perbankan yang sudah ada, termasuk BRI Unit Desa.
Rupiah Berbalik Ditutup Menguat, Dolar AS Turun Tipis ke Rp17.625
Integrasi Data dan Arahan Presiden
Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap layanan perbankan melalui kepemilikan rekening resmi. Dalam rapat di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (7/9/2026), pemerintah menugaskan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk menyiapkan infrastruktur rekening bagi warga.
Penugasan tersebut bertujuan memperluas inklusi keuangan nasional sekaligus mengefektifkan distribusi aneka bantuan pemerintah. Secara teknis, program ini memanfaatkan integrasi basis data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang dipadankan langsung dengan sistem pembayaran nasional milik Bank Indonesia.
