Perekonomian nasional menunjukkan tren penguatan sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data pemerintah, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua 2025 tercatat sebesar 5,12% secara tahunan (year on year), membaik dibandingkan dengan capaian triwulan pertama 2025 yang berada di angka 4,87%. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kinerja ekspor nasional yang tumbuh kuat mencapai 10,67% pada triwulan II 2025, dengan kontribusi terbesar berasal dari nilai tambah program hilirisasi.
Perbaikan indikator makroekonomi tersebut memberikan dampak positif terhadap sektor ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran berhasil diturunkan menjadi 4,67% pada Februari 2025 dari posisi 4,82% pada tahun sebelumnya, seiring terciptanya sekitar 3,6 juta lapangan kerja baru. Selain itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga mencapai 8,47%. Untuk menjaga daya beli masyarakat dan momentum pemulihan ekonomi, pemerintah menyalurkan stimulus ekonomi dalam dua tahap, yaitu sebesar Rp 33 triliun pada Januari 2025 dan stimulus tahap kedua sebesar Rp 24,4 triliun pada Juni 2025.
Di bidang diplomasi perdagangan dan pelaksanaan program prioritas, Indonesia berhasil menyelesaikan negosiasi tarif bilateral dengan Amerika Serikat yang menekan tarif ekspor menjadi 19% dari sebelumnya 32%. Pada saat yang sama, berbagai program sosial terus direalisasikan. Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 20 juta penerima manfaat, sementara program Cek Kesehatan Gratis mencatatkan cakupan lebih dari 17 juta penerima manfaat. Di sektor pendidikan, program revitalisasi sarana pendidikan telah mencakup lebih dari 13.000 sekolah dan madrasah di berbagai wilayah.
Biaya Admin e-Commerce Dipangkas 50% untuk UMKM, Aturan dan Cara Pengajuan Insentif
Menindaklanjuti capaian tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato Nota Keuangan RAPBN 2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (15/8/2025). Dalam rancangan postur anggaran tersebut, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp 3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8% dari tahun sebelumnya. Target penerimaan pajak dipatok sebesar Rp 2.357,7 triliun yang berarti tumbuh 13,5%, sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai diperkirakan mencapai Rp 334,3 triliun. Belanja negara dirancang sebesar Rp 3.786,5 triliun atau tumbuh 7,3% dari outlook 2025, dengan defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp 638,8 triliun atau 2,48% dari PDB. Presiden menargetkan APBN tanpa defisit dapat tercapai pada tahun 2027 atau 2028.
Struktur alokasi anggaran RAPBN 2026 diprioritaskan untuk memantapkan ketahanan pangan dan energi nasional secara berkelanjutan. Anggaran penguatan ketahanan pangan tahun 2026 disiapkan secara keseluruhan sebesar Rp 164,4 triliun. Alokasi ini mencakup Rp 53,3 triliun untuk lumbung pangan dan cadangan pangan, Rp 46,9 triliun untuk subsidi pupuk sebanyak 9,62 juta ton, serta Rp 22,7 triliun untuk alokasi tugas Bulog. Adapun dukungan fiskal pemerintah untuk ketahanan energi disiapkan sebesar Rp 402,4 triliun. Di tingkat daerah, pertumbuhan ekonomi menunjukkan dinamika antarwilayah, di mana BPS mencatat ekonomi Maluku Utara tumbuh 15,35% secara tahunan pada triwulan II 2026 yang ditopang industri pengolahan, serta DIY tumbuh 5,75%. Sementara itu, rasio gini tercatat naik menjadi 0,368 pada Maret 2026 dari 0,363 pada September 2025.
Hasil Tinjauan Indeks MSCI Agustus 2026, GOTO Dikeluarkan dan CPIN Turun Kasta
Rancangan kebijakan anggaran ini berlanjut ke tahap pembahasan di legislatif dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 DPR RI. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Adies Kadir bersama Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, serta dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mendengarkan pandangan umum dari 8 fraksi. Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Rio Dondokambey, pada Selasa (19/8/2025) menyampaikan persetujuan fraksinya agar RUU APBN 2026 dibahas lebih lanjut. Tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dijadwalkan akan disampaikan pada rapat paripurna DPR tanggal 26 Agustus 2025.
