Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) M. Anwar Bashori menilai realisasi penerbitan rupiah digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC) belum memiliki urgensi tinggi untuk segera diimplementasikan di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat merespons pertanyaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam agenda uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).
Anwar, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI, menjelaskan bahwa pertimbangan tersebut didasari oleh tingginya heterogenitas dalam pemanfaatan mata uang di berbagai daerah. Menurutnya, kesiapan masyarakat serta kondisi geografis antarpulau masih menciptakan tantangan tersendiri dalam pemerataan sistem pembayaran.
Kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan uang fisik masih mendominasi operasional bank sentral. Anwar mengungkapkan bahwa sekitar 90 persen kegiatan BI setiap tahunnya masih dialokasikan untuk mengganti uang lusuh masyarakat dengan uang layak edar di berbagai wilayah, mengingat tingkat kualitas uang beredar di setiap pulau belum setara.
Pertamina Kejar Seluruh SPBU Salurkan B50 pada Akhir September
Disparitas adopsi transaksi non-tunai juga dinilai masih cukup lebar di luar wilayah perkotaan maupun luar Pulau Jawa. Selain faktor edukasi publik dan kesiapan infrastruktur antarwilayah, persoalan stabilitas nilai tukar atau kurs dinilai masih menjadi fokus utama yang memerlukan perhatian terlebih dahulu sebelum melangkah jauh ke mata uang digital bank sentral.
Dengan kondisi tersebut, Anwar memandang inisiatif CBDC untuk saat ini masih tepat diposisikan dalam tahap kajian mendalam, sementara urgensi penerapannya secara luas perlu dipertimbangkan kembali secara matang.
Inalum Raih Peringkat BBB- Outlook Stabil dari S&P Global Ratings
Eksplorasi mata uang digital bank sentral di Indonesia sendiri telah berjalan melalui inisiatif Proyek Garuda yang dimulai sejak 2022. Tahapan awal proyek ini mencakup penerbitan white paper, consultative paper, hingga penyusunan laporan konsultasi publik.
Bank Indonesia juga telah merampungkan pengujian konsep atau proof of concept (PoC) tahap pertama untuk skema immediate state - wholesale cash ledger. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso sebelumnya menjelaskan bahwa PoC dilakukan untuk menguji kesiapan teknologi yang mendukung model bisnis rupiah digital. Pada 2025, rangkaian pengujian komprehensif dijadwalkan mencakup aspek teknis kritikal, keamanan transaksi, serta interoperabilitas sistem pembayaran dan infrastruktur keuangan berbasis distributed ledger technology (DLT).
