Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, menegaskan bahwa Teheran menetapkan penghentian perang di Timur Tengah sebagai syarat mutlak untuk membuka kembali akses pelayaran di Selat Hormuz. Pernyataan tersebut disampaikan Rezaei dalam wawancara bersama media Lebanon, Al Manar TV.
Rezaei menekankan bahwa setiap kesepakatan dengan Amerika Serikat (AS) terkait pembukaan Selat Hormuz wajib mencakup penghentian agresi dan operasi militer di Gaza, Lebanon, dan Suriah. Menurutnya, stabilitas Selat Hormuz tidak dapat dipisahkan dari dinamika konflik regional yang lebih luas, sehingga Washington harus membuktikan keseriusan komitmennya terlebih dahulu sebelum kepercayaan diplomatik dapat dibangun kembali.
Biksu Ditangkap Gegara Skandal Seks-Gelapkan Uang Kuil Rp53 Miliar

Saat ini, Iran hanya mengizinkan koridor sementara dan terbatas bagi kapal-kapal yang melintasi jalur logistik energi tersebut. Pada awal pekan ini, Iran dan Oman telah membahas proposal pembentukan rute pelayaran bersama sementara sekaligus menyepakati misi pembersihan ranjau di perairan Selat Hormuz.
Kendati demikian, laporan The Wall Street Journal mengindikasikan bahwa pemerintah AS belum menunjukkan minat terhadap perundingan baru. Presiden Donald Trump dilaporkan tidak lagi tertarik pada kerangka kesepakatan Juni lalu yang sempat meredakan konflik kedua negara. AS justru meluncurkan kampanye tekanan ekonomi baru bertajuk "economic D-Day" pada Senin lalu, yang mengancam sanksi terhadap negara-negara yang berbisnis dengan Teheran.
Breaking! Gempa Bumi M 5,9 di Kepulauan Seribu Jakarta

Dari sektor keamanan laut, Komandan Komando Pusat AS (CENTCOM) Laksamana Brad Cooper menyatakan bahwa militer AS telah membantu membersihkan ranjau di Selat Hormuz serta memfasilitasi pergerakan sekitar 1.500 kapal komersial dan 750 juta barel minyak mentah selama beberapa bulan terakhir. Namun, data pemantauan Kpler mencatat lalu lintas perairan tersebut merosot tajam, dengan hanya lima kapal yang melintas pada Selasa, jauh menurun dibandingkan rata-rata 130 kapal sebelum konflik pecah pada Februari.






