Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Kalimantan telah menurunkan kualitas udara hingga level sangat tidak sehat hingga berbahaya. Kondisi penurunan kualitas udara yang signifikan ini terpantau paling parah di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Di Kalimantan Barat, pemantauan mendeteksi 30 titik api dengan jarak pandang menyusut hingga di bawah 1 kilometer dan kualitas udara berada pada kategori berbahaya. Tim Satgas Darat setempat telah memadamkan api di lahan seluas 262 hektare. Pemadaman dari udara turut diperkuat oleh lima helikopter water-bombing yang menjatuhkan 724.000 liter air di area terdampak.
Daryono Gempa Pangalengan Bukan Pertanda Pasti Adanya Gempa Besar
Sementara itu, di Kalimantan Tengah terpantau 63 titik api dengan kualitas udara umumnya berada pada kategori sangat tidak sehat dan jarak pandang berkisar 2 kilometer. Meski demikian, aktivitas masyarakat dan proses belajar-mengajar di sekolah dilaporkan masih berlangsung normal. Satgas Darat telah diterjunkan ke 13 kabupaten dan kota, mencakup Palangkaraya, Kotawaringin Timur, Seruyan, Katingan, Kapuas, Barito Utara, Pulang Pisau, Lamandau, Kotawaringin Barat, Barito Selatan, Murung Raya, Gunung Mas, dan Barito Timur, dengan total area yang berhasil dipadamkan melampaui 87 hektare. Pengerahan personel darat saat ini diprioritaskan untuk menangani 23 titik api yang belum padam di Palangkaraya, dengan fokus penanganan di Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Kapuas.
Operasi pemadaman menghadapi rintangan berat akibat karakteristik lahan gambut dan embusan angin kencang yang mempercepat perambatan api. Kondisi gambut memerlukan pendinginan berulang kali serta pasokan air yang besar, di tengah kendala minimnya sumber air dan rendahnya visibilitas di lapangan. Upaya Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sempat dijalankan satu sorti dengan menyemai 800 kilogram bahan semai di wilayah selatan Kotawaringin Timur, namun potensi hujan masih sulit terbentuk.
Sebulan Gempa NTT, Warga Palue Masih Tinggal di Pengungsian
BNPB kini menunggu rekomendasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi hujan sporadis periode 1–7 September guna mengoptimalkan kembali pelaksanaan OMC. Bersamaan dengan penanganan kebakaran, Kementerian Lingkungan Hidup dan instansi terkait memperketat penegakan hukum melalui pengawasan kepatuhan korporasi, penyegelan area terbakar, penerapan sanksi administratif, hingga evaluasi dan ancaman pencabutan izin usaha bagi pihak yang terbukti membakar lahan.
