Pemerintah mendorong pergeseran strategi dalam mengatasi persoalan kawasan kumuh di perkotaan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa penanganan permukiman kumuh tidak lagi cukup mengandalkan instruksi birokrasi dari atas, melainkan harus bertumpu pada pemberdayaan komunitas serta penguatan peran penggerak lokal (local champion) di tingkat akar rumput.
Hal tersebut disampaikan Bima dalam Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu yang digelar di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Jakarta, Senin (14/9/2026). Menurutnya, pola birokratis top-down selama ini kerap menghadapi proses yang berliku dan kurang menyentuh akar persoalan warga secara langsung.
"Sering kali pendekatan local champion ini lebih efektif dibanding top-down yang birokratis dari yang berjalannya berliku," ujar Bima di hadapan para pemangku kepentingan.
7 Hari Pencarian Jurnalis Hilang Kontak, Basarnas Ungkap Sejumlah Kendala
Bima menggarisbawahi bahwa pembenahan lingkungan kumuh bukan sekadar proyek perbaikan fisik bangunan rumah. Penataan permukiman harus mencakup pembangunan kawasan terpadu yang melibatkan kolaborasi multipihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga warga setempat. Semangat kolaborasi ini juga menjadi inti dari Gerakan Indonesia ASRI, yang mencatat sebanyak 72,34 persen atau 395 pemerintah daerah telah aktif melaporkan aksi kebersihan dan penataan lingkungan di wilayah mereka.
Sebagai bukti nyata efektivitas peran penggerak lokal, Bima menyoroti transformasi di RT 08 Malaka Jaya, Jakarta Timur. Melalui swadaya dan inisiatif warganya, kawasan yang mulanya berupa lorong gersang berhasil disulap menjadi lingkungan hijau yang asri dan mandiri energi. Keberhasilan di tingkat rukun tetangga tersebut dinilai layak menjadi rujukan bagi daerah lain.
Terungkap Chat Pejabat Bea Cukai Sebelum OTT, 'Kita Lagi Dipantau
Bima berharap praktik baik seperti yang terjadi di Malaka Jaya dapat diduplikasi secara luas di berbagai kota di Indonesia, dengan tetap menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan lokal masing-masing wilayah.
Forum koordinasi ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta jajaran pimpinan kementerian, lembaga, dan kepala daerah dari berbagai penjuru tanah air.
