Pemerintah memastikan tarif bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar tidak akan mengalami penyesuaian, kendati harga minyak mentah dunia kembali melonjak melewati level US$100 per barel.
Lonjakan harga minyak mentah global dipicu oleh kenaikan pada sejumlah indeks utama. Berdasarkan data pasar pada Jumat (11/9), minyak mentah jenis Brent menguat US$1,05 atau 1 persen ke posisi US$108,68 per barel. Pada saat yang sama, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) asal Amerika Serikat terkerek 95 sen atau 1 persen ke level US$103,45 per barel.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa stabilitas harga BBM penugasan dan subsidi menjadi prioritas utama pemerintah di tengah tekanan pasar energi global saat ini.
IHSG Ditutup Melemah ke Level 6.541 pada Akhir Pekan, 453 Saham Merah
"Pemerintah sampai dengan hari ini memutuskan untuk tetap menjaga harga minyak subsidi tidak ada kenaikan," ujar Bahlil saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (11/9).
Penambahan Anggaran Subsidi dan Koordinasi Fiskal
Untuk meredam dampak kenaikan harga minyak terhadap daya beli masyarakat, pemerintah memilih skema intervensi fiskal. Kementerian ESDM secara intensif berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa guna memantau perkembangan volatilitas pasar komoditas energi.
Ketimbang membebankan lonjakan harga kepada konsumen, pemerintah memprioritaskan opsi penambahan alokasi anggaran subsidi. Bahlil menyebut langkah tersebut sejalan dengan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto agar kebutuhan pokok masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah ke bawah, tetap terlindungi.
Pertamina Patra Niaga Buka Peluang Kemitraan SPBU di 25 Provinsi untuk Perluas Jangkauan Layanan
Di sisi lain, kalkulasi beban anggaran dinilai masih dalam batas aman. Meskipun harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) saat ini bertengger pada rentang US$106 hingga US$108 per barel, rata-rata ICP sepanjang Januari hingga September masih bergerak di kisaran US$85 sampai US$90 per barel.
Perhitungan rata-rata tahun berjalan tersebut dinilai masih memberikan ruang fiskal yang cukup bagi pemerintah untuk menahan tarif BBM subsidi tanpa mengganggu stabilitas anggaran secara menyeluruh.
