Pengawasan terhadap industri pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (fintech lending) terus diperketat di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan serangkaian batasan operasional bagi platform peer-to-peer (P2P) lending, mulai dari pembatasan akumulasi beban peminjam, pengetatan porsi pinjaman terhadap pendapatan, hingga standar etika penagihan.
Regulasi ini diterapkan guna menjaga keseimbangan antara mitigasi risiko platform dan perlindungan masyarakat dari jeratan utang yang tidak terkendali.
Ketentuan Akumulasi Bunga dan Batas Rasio Utang
Bagi penyelenggara pendanaan resmi yang terdaftar dan berizin di OJK, terdapat batas atas kewajiban finansial yang dapat dibebankan kepada penerima dana. Jika peminjam menunggak dalam jangka panjang, batas akumulasi total bunga ditetapkan tidak boleh melebihi 100% dari nilai pokok pinjaman. Selain itu, masa penagihan langsung kepada nasabah dibatasi maksimal 90 hari.
Beban utang masyarakat juga dikendalikan melalui Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), yang merupakan aturan turunan dari POJK 40/2024. Regulasi tersebut mengatur batas maksimum rasio utang terhadap penghasilan peminjam yang diperketat secara bertahap hingga menjadi 30% dari penghasilan pada 2026.
Bursa Mineral ICOMEX Bakal Dibentuk Hari Ini, Beroperasi 4 Januari 2027
Syarat Legalitas Platform dan Pengawasan Risiko Kredit Macet
OJK menegaskan bahwa layanan pinjaman daring yang beroperasi tanpa izin resmi secara otomatis dikategorikan sebagai pinjol ilegal. Penyelenggara yang sah diwajibkan memenuhi sejumlah kriteria kepatuhan ketat, di antaranya:
- Pengurus wajib lulus uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) dari OJK.
- Terdaftar sebagai anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).
- Memiliki lokasi kantor fisik yang jelas dan dapat diverifikasi.
Kepatuhan terhadap kualitas penyaluran kredit terus dipantau melalui indikator tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90). Data per November 2025 mencatat terdapat 24 penyelenggara P2P lending dengan rasio kredit macet (TWP90) di atas 5%. Platform yang terbukti melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif, termasuk pembatasan penerimaan pendana (lender) baru hingga penghentian sementara penyaluran pendanaan.
Perdebatan Sanksi KPPU dan Keabsahan Arahan Batas Bunga
Penetapan batas imbal hasil pinjaman sempat memicu silang pendapat hukum antara otoritas pengawas persaingan usaha dan regulator sektor keuangan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi denda total Rp755 miliar kepada 97 platform pinjaman daring atas dugaan penetapan batas suku bunga.
Emiten Salim & Bakrie Kena Denda Miliaran, OJK Ungkap Penyebabnya
Persoalan tersebut bermula dari arahan lisan OJK kepada AFPI pada 2018 untuk menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi demi mencegah penetapan bunga berlebih kepada masyarakat. KPPU menilai instruksi lisan tersebut tidak cukup menjadi landasan penetapan batas suku bunga oleh asosiasi.
Di sisi lain, Pakar Hukum Administrasi Negara Universitas Padjadjaran Adrian Rompis menyampaikan bahwa perintah lisan dari lembaga pemerintah sah secara hukum administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sepanjang tindakan tersebut dijalankan sesuai kewenangan institusi terkait.
Perlindungan Konsumen dari Penagihan Bermasalah
Selain pengaturan batasan bunga dan rasio utang, OJK melarang keras metode penagihan yang melanggar hukum dan norma sosial. Fintech lending legal dilarang menjalankan penagihan dengan ancaman, kekerasan fisik maupun verbal, menyebarluaskan data pribadi, serta tindakan yang bertujuan mempermalukan nasabah.
