Alasan Pemerintah Kota Pekanbaru Tidak Memperpanjang HGB Ruko Sukaramai Trade Center

Jawaban: Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil keputusan ini karena masa kerja sama Bangun Guna Serah (BGS) atas aset Sukaramai Trade Center telah resmi berakhir. Berdasarkan sistem kerja sama tersebut, setelah masa kontrak BGS selesai, seluruh aset yang ada di kawasan itu secara otomatis kembali menjadi milik Pemerintah Kota Pekanbaru. Pengembalian kepemilikan aset daerah ini berimplikasi langsung pada status HGB yang sebelumnya dipegang oleh pihak ketiga di atas lahan tersebut.

Pertanyaan: Apa landasan hukum yang digunakan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan ini?

Baca Juga

Peluncuran Buku Autobiografi Erros Djarot di Jakarta Pusat Dihadiri Megawati dan Tokoh Lintas Generasi

Jawaban: Kebijakan untuk tidak memperpanjang HGB ruko di kawasan STC mengacu pada aturan hukum yang jelas, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, aset daerah yang masa kerja sama BGS-nya telah berakhir tidak serta-merta dapat diperpanjang HGB-nya oleh pihak ketiga. Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa keputusan yang diambil oleh Pemerintah Kota Pekanbaru telah sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam pengelolaan barang milik daerah.

Pertanyaan: Bagaimana hasil kunjungan kerja DPRD Kota Pekanbaru ke Kementerian Dalam Negeri terkait masalah ini?

Jawaban: DPRD Kota Pekanbaru melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk memperjelas persoalan ini. Rombongan legislatif ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, M. Dikky Suryadi Khusaini, dengan didampingi oleh sejumlah anggota Komisi I DPRD Pekanbaru, yaitu Tekad Indra P. Abidin, Zulkardi, Arwinda Gusmalina, Niar Erawati, dan Firman. Dalam pertemuan tersebut, pihak kementerian menegaskan kembali bahwa tindakan Pemerintah Kota Pekanbaru yang tidak memperpanjang HGB ruko STC sudah berada di koridor hukum yang benar. Temuan ini menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur dalam pengambilalihan kembali aset daerah tersebut.

Pertanyaan: Apakah kebijakan penolakan perpanjangan ini hanya berlaku untuk sebagian ruko?

Baca Juga

Perjalanan Pertamina Pride dan Gamsunoro Melewati Selat Hormuz

Jawaban: Muncul spekulasi di tengah masyarakat bahwa kebijakan ini hanya menyasar sebagian unit ruko di kawasan pasar tersebut. Namun, hasil konfirmasi resmi dari Kementerian Dalam Negeri mempertegas bahwa aturan penolakan perpanjangan HGB ini berlaku untuk seluruh ruko yang ada di kawasan Sukaramai Trade Center. Kebijakan ini tidak bersifat tebang pilih dan tidak hanya terbatas pada 133 ruko yang sempat menjadi pembahasan hangat sebelumnya, melainkan mencakup seluruh bangunan ruko yang berdiri di atas lahan kerja sama BGS yang telah berakhir tersebut.

Pertanyaan: Bagaimana keselarasan sikap antara DPRD Pekanbaru dan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam urusan ini?

Jawaban: Kunjungan kerja yang dilakukan oleh para legislator Pekanbaru memperlihatkan adanya keselarasan pandangan antara pihak legislatif dan eksekutif daerah. Hasil konsultasi yang diperoleh rombongan DPRD Pekanbaru yang dipimpin M. Dikky Suryadi Khusaini ini sejalan dengan hasil konsultasi yang sebelumnya telah dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Pekanbaru ke kementerian terkait. Kesamaan hasil ini menunjukkan bahwa kedua lembaga di tingkat daerah memiliki pemahaman regulasi yang sama dan sepakat bahwa pengelolaan aset daerah harus dilakukan berdasarkan pedoman pengelolaan barang milik daerah yang sah.

Dengan adanya penegasan dari Kementerian Dalam Negeri dan dukungan pengawasan dari DPRD Kota Pekanbaru, status kepemilikan aset Sukaramai Trade Center kini memiliki kepastian hukum yang kuat. Langkah penertiban administrasi aset ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi para pelaku usaha di kawasan tersebut mengenai status pemanfaatan ruang dan bangunan di masa mendatang, sesuai dengan mekanisme pengelolaan barang milik daerah yang berlaku di Indonesia.