Bapanas Usut Beras Fortifikasi Bermasalah yang Mulai Ditarik Produsen dari Pasar

Penyelidikan awal mengungkap adanya ketidaksesuaian kandungan gizi yang sangat signifikan pada produk yang beredar di lapangan. Dari pengujian laboratorium terhadap sampel yang dikumpulkan, ditemukan bahwa sekitar 80 persen sampel memiliki nilai gizi yang tidak sesuai dengan apa yang tertera pada label kemasan mereka. Secara terperinci, pengawasan ini menyasar 15 sampel merek beras jenis khusus yang beredar di pasaran. Sampel-sampel tersebut terdiri atas 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Seluruh sampel ini berasal dari 9 produsen berbeda yang menggunakan 15 merek dagang berbeda pula. Ketidaksesuaian nilai gizi hasil uji laboratorium ini tentu memicu kekhawatiran mengenai keabsahan klaim nutrisi yang ditawarkan kepada konsumen.

Mengapa sebagian produsen beras tersebut sampai terburu-buru menarik produk mereka dari pasaran, dan bagaimana dampaknya terhadap harga jual?

Baca Juga

Penanganan Kebakaran Hutan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Kekhawatiran akan sanksi hukum dan penertiban yang sedang berjalan membuat sejumlah produsen memilih untuk mengambil langkah preventif dengan menarik stok mereka. Bahkan, salah satu merek beras fortifikasi yang dijadikan sampel diketahui telah menghentikan proses produksinya secara total. Sebelum berhenti berproduksi, merek tersebut menjual berasnya dengan harga yang sangat tinggi, yakni mencapai Rp 42.000 per kilogram. Produsen merek ini mengklaim bahwa produk mereka diperkaya dengan zat gizi mikro tertentu, namun hasil pengujian laboratorium membuktikan bahwa kandungan riil di dalamnya tidak sesuai dengan klaim tersebut.

Secara umum, Bapanas juga mengidentifikasi adanya ketimpangan harga yang tidak wajar pada komoditas beras khusus ini. Beras yang diklaim sebagai beras fortifikasi di pasaran dijual dengan harga rata-rata Rp 22.000 per kilogram, dan beberapa di antaranya bahkan dijual melebihi Rp 42.000 per kilogram. Harga yang sangat tinggi ini dinilai tidak wajar karena melampaui jauh Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah untuk beras kelas premium. Padahal, beras-beras yang harganya dinaikkan tersebut belum tentu memiliki kualitas beras medium ataupun premium yang sesuai dengan standar mutu fisiknya.

Bagaimana sebenarnya alur perizinan edar yang sah untuk beras fortifikasi di Indonesia?

Untuk menjamin keamanan konsumen dan keabsahan klaim gizi, setiap produsen beras fortifikasi diwajibkan untuk mengantongi izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Pengurusan izin edar ini dikelola secara ketat oleh Bapanas bersama dengan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD). Untuk produk beras fortifikasi yang diproduksi di dalam negeri, izin edarnya diterbitkan secara resmi oleh gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di tingkat provinsi. Namun, penerbitan izin ini hanya bisa dilakukan setelah melalui proses verifikasi kelayakan yang dijalankan oleh dinas yang menangani urusan pangan di tingkat provinsi selaku OKKPD.

Baca Juga

Wajah Baru Bernadya, Aransemen Cheerful di Panggung Bangor Fest 2026

Apa langkah yang akan diambil pemerintah selanjutnya, dan apa batasan informasi yang perlu diketahui masyarakat saat ini?

Pemerintah melalui Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pengawasan dan penegakan aturan terhadap peredaran beras fortifikasi yang bermasalah ini akan terus dilanjutkan. Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Sutanto, juga mengawal proses pengawasan ini agar peredaran pangan di masyarakat tetap aman serta terhindar dari klaim palsu yang merugikan konsumen secara finansial maupun kesehatan.

Meskipun demikian, masyarakat perlu memahami adanya keterbatasan informasi dalam pengawasan tahap awal ini. Sejauh ini, Bapanas baru memaparkan data hasil pengawasan yang berfokus di wilayah Jakarta dengan total 15 sampel merek beras jenis khusus. Pemerintah belum merinci daftar lengkap nama-nama dari 9 produsen maupun 15 merek dagang yang bermasalah tersebut kepada publik secara luas. Selain itu, belum ada kepastian mengenai seberapa luas peredaran beras bermasalah ini di luar wilayah Jakarta, sehingga konsumen diimbau untuk lebih cermat dalam memperhatikan label gizi dan izin edar resmi PSAT saat membeli beras fortifikasi.