Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini tengah melakukan langkah penertiban dan pemeriksaan berskala besar terhadap ribuan dapur penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah pendalaman ini secara spesifik berfokus pada 5.355 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah dalam operasionalnya. Temuan tersebut bermula dari hasil audit menyeluruh yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia. Sebagai garda terdepan dalam penyediaan gizi, operasional SPPG kini mendapat pengawasan ketat dari pemerintah untuk memastikan tidak ada penyimpangan anggaran.
Kepala BGN, Sudaryono, mengungkapkan rincian evaluasi dan rencana penindakan tersebut dalam sebuah konferensi pers yang digelar di kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Jumat (31/7). Dalam penjelasannya, Sudaryono menyebutkan bahwa angka 5.355 dapur bermasalah itu didapat setelah pihak kejaksaan merampungkan pemeriksaan terhadap total 16.482 SPPG yang tersebar di berbagai wilayah. Dari belasan ribu unit yang diaudit tersebut, BGN kemudian melakukan klasifikasi data secara terperinci. Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa ribuan SPPG yang bermasalah itu terindikasi melakukan pelanggaran yang bervariasi, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga pelanggaran berat.
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kelancaran program pemenuhan gizi, BGN merasa perlu untuk menelusuri lebih jauh akar permasalahan dari ribuan SPPG tersebut. Pendalaman terhadap 5.355 unit dapur ini bertujuan untuk melihat secara pasti adanya unsur niat jahat atau mens rea di balik rentetan pelanggaran yang terjadi. Pemeriksaan mendalam ini difokuskan untuk mengidentifikasi apakah pelanggaran yang ditemukan oleh Kejaksaan Agung murni karena persoalan administratif semata, atau justru memuat dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan anggaran program Makan Bergizi Gratis.
Gempa Magnitudo 5,9 Guncang Kepulauan Seribu, Terasa hingga Bogor
Lebih lanjut, Sudaryono menegaskan bahwa pihaknya akan meneliti kertas kerja audit dari kejaksaan secara saksama. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi apakah ada pengelola dapur yang secara sadar memiliki niat untuk melakukan pencurian uang atau penyelewengan dana operasional. BGN berkomitmen untuk membereskan seluruh temuan ini tanpa pandang bulu guna menjaga integritas program yang dibiayai oleh negara tersebut. Pengawasan terhadap niat atau mens rea ini menjadi landasan utama bagi BGN dalam menentukan tingkat sanksi yang akan dijatuhkan kepada pihak-pihak yang terbukti bersalah.
Terkait dengan sanksi, BGN telah menyiapkan skema penindakan yang sangat tegas bagi pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan. Langkah penindakan pertama akan langsung menyasar pada entitas dapur itu sendiri. Sudaryono menyatakan bahwa BGN tidak akan segan untuk mengambil langkah penghentian sementara atau suspend terhadap operasional dapur yang bermasalah. Penangguhan operasional ini merupakan bentuk ketegasan kelembagaan agar unit SPPG yang tidak memenuhi standar atau terindikasi melakukan penyimpangan tidak terus beroperasi membagikan makanan.
Gempa Magnitudo 5,9 Guncang Kepulauan Seribu Sabtu Pagi, tidak Berpotensi Tsunami
Selain memberikan sanksi pada tingkat operasional dapur, BGN juga memastikan bahwa sanksi perorangan akan ditegakkan secara proporsional. Penanggung jawab unit, dalam hal ini Kepala SPPG, akan dimintai pertanggungjawaban penuh atas segala temuan pelanggaran di wilayah kerjanya. Untuk pelanggaran pada tingkatan tertentu, BGN akan melayangkan sanksi berupa teguran dan peringatan keras. Sanksi administratif ini diharapkan dapat menjadi peringatan bagi para pengelola dapur agar lebih patuh terhadap prosedur operasional standar yang telah ditetapkan.
Namun, BGN menyiapkan hukuman yang jauh lebih berat apabila dalam pemeriksaan lanjutan ditemukan indikasi kuat adanya niat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Jika terbukti ada pengelola yang berniat mencuri atau menyelewengkan dana program MBG, Kepala BGN menegaskan bahwa pihaknya akan langsung mencopot oknum tersebut dari jabatannya. Tidak berhenti pada pencopotan secara langsung, BGN juga akan membawa kasus pelanggaran berat ini ke ranah kepegawaian. Pihak BGN akan secara resmi mengusulkan pemecatan oknum yang bersangkutan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
