Aksi protes peternak mandiri kembali pecah di berbagai daerah pada Senin, 10 Agustus 2026. Di Boyolali, Jawa Tengah, ratusan peternak meluapkan kekecewaan dengan membagikan ayam dan telur rebus gratis, bahkan memasukkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta sertifikat tanah ke dalam kandang ayam sebagai simbol jeratan utang. Sementara itu, di Yogyakarta, para peternak dari Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul memadati Jalan Malioboro untuk membagikan sekitar 1.500 ekor ayam petelur. Di Makassar, Peternak Rakyat Sulawesi juga menggelar aksi serupa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
Gelombang demonstrasi ini dipicu oleh anjloknya harga jual telur di tingkat peternak yang berada jauh di bawah biaya produksi. Di Makassar, harga telur merosot hingga Rp20.000 sampai Rp21.000 per kilogram, sangat jauh dari Harga Acuan Penjualan (HAP) pemerintah yang ditetapkan sebesar Rp26.500 per kilogram. Kondisi serupa terjadi di Yogyakarta, di mana harga telur jatuh ke angka Rp22.000 per kilogram. Akibat ketimpangan ini, para peternak harus menanggung kerugian berkisar antara Rp4.000 hingga Rp5.000 untuk setiap kilogram telur yang mereka hasilkan.
Untuk memahami akar masalah dari krisis yang berulang ini, ada beberapa faktor utama yang saling berkaitan dan menekan posisi tawar peternak rakyat. Faktor pertama adalah lonjakan harga pakan yang tidak terkendali. Per 7 Agustus 2026, harga jagung pakan ternak tercatat naik menjadi Rp6.969 per kilogram dari pekan sebelumnya yang berada di angka Rp6.881 per kilogram. Harga ini melampaui ketetapan HAP pemerintah dengan tingkat disparitas harga antarwilayah yang cukup tinggi mencapai 16,90 persen. Kondisi ini membuat peternak di wilayah tertentu harus membayar pakan jauh lebih mahal.
Mahasiswa Desain Produk Didorong Lebih Adaptif terhadap Kebutuhan Industri
Faktor kedua terletak pada sisi pasokan bibit yang melonjak drastis. Kuota impor bibit indukan ayam atau grand parent stock (GPS) mengalami kenaikan signifikan, dari sekitar 350.000 ekor pada tahun 2024 menjadi 800.000 ekor pada tahun 2026. Di sisi lain, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga tumbuh sangat pesat dari hanya 200 unit pada Januari 2025 menjadi sekitar 30.000 unit pada Juni 2026. Kenaikan kuota impor indukan yang masif ini berkontribusi pada melimpahnya pasokan ayam dan telur di pasar, yang sayangnya tidak diimbangi dengan daya serap pasar yang optimal sehingga menekan harga ke titik terendah.
Sebagai langkah penanganan, pemerintah mencoba mengurai masalah ini melalui dua jalur utama. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional agar produksi telur dari peternak rakyat dapat diserap langsung untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, Perum Bulog mendapatkan penugasan untuk menyalurkan pakan bersubsidi melalui skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijadwalkan berlangsung hingga Desember 2026.
Mengevaluasi Kondisi Keuangan Trump Media Usai Rugi Rp 4,24 Triliun pada Kuartal II 2026
Meski demikian, efektivitas dari langkah-langkah darurat ini masih menghadapi ketidakpastian. Skema subsidi pakan Bulog yang akan berakhir pada Desember 2026 menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan stabilitas harga pakan di tahun-tahun berikutnya. Selain itu, belum ada jaminan penuh apakah penyerapan telur oleh program Makan Bergizi Gratis mampu mengimbangi lonjakan pasokan akibat tingginya kuota impor bibit indukan ayam yang telah dilepas ke pasar. Peternak kini harus terus memantau realisasi kebijakan serapan ini di lapangan untuk melihat apakah harga jual telur dapat kembali merangkak naik mendekati harga acuan pemerintah.
