Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa kawasan Indonesia Timur memegang peranan sangat strategis dalam upaya mencapai visi Indonesia Emas 2045. Penegasan tersebut disampaikannya saat memberikan pidato kunci dalam acara National Building Conference Tahun 2026 di Gedung Dome Harvest, Lippo Karawaci, Tangerang, Banten, pada Sabtu (29/8/2026).
Menurut Ribka, Indonesia memiliki modal besar untuk merealisasikan visi jangka panjang tersebut, salah satunya bertumpu pada bonus demografi dengan jumlah populasi yang mencapai sekitar 286 juta jiwa. Potensi demografi dan sumber daya ini perlu dikelola secara optimal guna menopang transformasi nasional secara merata ke seluruh pelosok tanah air.
Dalam kesempatan itu, Ribka mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyatukan langkah dalam mendukung realisasi program prioritas nasional yang digulirkan pemerintah melalui kerangka Asta Cita. Langkah terintegrasi dinilai penting agar agenda pembangunan berjalan selaras dari pusat hingga ke daerah.
Posko GRIB Jaya di Jakbar Kebakaran, 8 Mobil Pemadam Dikerahkan
Deretan agenda prioritas pemerintah yang terus didorong mencakup program Makan Bergizi Gratis (MBG), pencapaian swasembada pangan lewat optimalisasi lahan pertanian serta pembangunan lumbung pangan, penyediaan infrastruktur dasar, pembentukan sekolah terintegrasi, hingga percepatan pengentasan kemiskinan.
Tantangan Pembangunan dan Tata Kelola di Daerah
Menyoroti dinamika pembangunan di kawasan timur, Ribka secara khusus menyinggung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Papua. Ia mengakui bahwa akselerasi pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan nyata di lapangan yang memerlukan perhatian serius.
Ribka menekankan bahwa proses pembangunan nasional tidak boleh semata-mata diukur dari pencapaian angka pertumbuhan ekonomi. Pembangunan harus mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat luas, yang diiringi penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Kemlu Jelaskan Proses Hukum WNI yang Ditangkap Gegara Bawa Pisau di Changi
Penerapan tata kelola tersebut mencakup pemenuhan aspek partisipasi publik, transparansi, responsivitas, supremasi hukum, akuntabilitas, visi strategis, efektivitas dan efisiensi, keadilan serta kesetaraan, pencapaian konsensus, hingga komitmen terhadap profesionalisme dan integritas aparatur.
Forum National Building Conference 2026 tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pejabat, antara lain anggota DPD RI Dapil Papua Barat Filep Wamafma, Wakil Ketua I DPR Provinsi Papua Tengah Diben Elaby, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Johni Jonatan Numberi, Ketua Umum Cendekiawan Perempuan Papua Rosaline Irene Rumaseuw, serta Ketua Sekolah Tinggi Teologi (STT) Internasional Harvest Indonesia Daniel Runtuwene.
