Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah aktif membagikan praktik transformasi pendidikan ke berbagai daerah melalui penguatan budaya literasi, numerasi, serta pendekatan STEM berbasis PISA. Menanggapi program tersebut, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa integrasi kurikulum dan kebiasaan belajar ini harus ditopang konsistensi kebijakan nyata agar tidak berhenti sebagai agenda seremonial semata.
Lestari menyoroti bahwa pembenahan mendasar masih sangat mendesak jika melihat capaian kompetensi peserta didik saat ini. Merujuk data Asesmen Nasional 2025, baru 55,7 persen siswa sekolah dasar yang berhasil melampaui batas minimum kompetensi literasi membaca. Secara umum di tingkat nasional, sekitar 50 persen siswa Indonesia tercatat belum mencapai standar minimum literasi dan numerasi.
Kondisi tersebut juga tercermin pada dinamika capaian skor internasional. Berdasarkan data PISA terkini, skor sains Indonesia mengalami peningkatan enam poin ke angka 389, sedangkan skor membaca juga naik enam poin menjadi 365. Kendati demikian, skor matematika justru mengalami penurunan dua poin menjadi 364 jika disandingkan dengan hasil periode PISA 2022.
Data Terbaru Evakuasi Kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa Capai 153 Penumpang
Pelatihan Guru dan Tantangan Kesenjangan Digital
Untuk membalikkan keadaan di ruang kelas, legislator dari Daerah Pemilihan II Jawa Tengah ini mendorong agar peningkatan kapasitas tenaga pengajar dijalankan secara substantif. Program pelatihan guru dalam komunitas belajar, metode pembelajaran STEM, keahlian coding, hingga integrasi kecerdasan artifisial diminta berakar langsung ke praktik mengajar sehari-hari.
"Pelatihan guru dalam komunitas belajar, pembelajaran STEM, coding, dan kecerdasan artifisial harus benar-benar sampai ke kelas dan memberikan dampak pada cara mengajar," ujar figur yang akrab disapa Rerie tersebut.
Korban Kapal Virgo yang Sudah Dievakuasi Jadi 107 Orang, 6 Meninggal Dunia
Selain kesiapan pendidik, kesenjangan infrastruktur teknologi antardaerah turut menjadi catatan kritis. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), kepemilikan perangkat komputer atau laptop untuk keperluan belajar telah mencapai 65 persen di kawasan perkotaan. Sebaliknya, angka kepemilikan di wilayah perdesaan baru menyentuh kisaran 28 persen, sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang berkesinambungan demi pemerataan mutu pendidikan.
