Pelaksanaan uji coba Kelas Rawat Inap Standar KRIS BPJS Kesehatan menjadi langkah awal dalam transformasi besar jaminan kesehatan di Indonesia. Skema KRIS dirancang untuk menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3 demi memastikan terwujudnya kesetaraan mutu layanan bagi seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Landasan hukum penghapusan kelas berjenjang ini sebelumnya telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 yang diterbitkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, dengan target penyelenggaraan di seluruh rumah sakit mitra serta penetapan tarif baru secara bertahap.
Kementerian Kesehatan memandang penerapan skema baru ini memerlukan persiapan teknis yang matang melalui serangkaian proyek percontohan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa pemerintah berencana menjalankan uji coba untuk tiga sistem baru sekaligus setelah Peraturan Presiden terkait disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tiga komponen yang diuji mencakup KRIS, pembaruan sistem rujukan, serta sistem pembayaran layanan kesehatan berbasis Indonesia Diagnosis Related Group atau iDRG. Skema iDRG difungsikan untuk merinci prosedur pembiayaan sehingga alokasi anggaran rumah sakit dapat dikontrol lebih ketat, khususnya pada tindakan medis berbiaya besar.
Pemkot Malang Manfaatkan Hasil Cukai Tembakau, Alokasikan Rp 34,74 Miliar untuk Kesejahteraan Masyarakat
Pembaruan sistem rujukan yang diuji coba dalam skala percontohan telah menunjukkan efisiensi operasional bagi fasilitas kesehatan dan peserta. Melalui pembenahan alur rujukan, pasien yang membutuhkan tindakan lanjutan tidak perlu lagi berpindah rumah sakit sebanyak 3 hingga 4 kali, melainkan cukup 1 sampai 2 kali saja. Di sisi lain, Menkes Budi Gunadi menyampaikan pandangan strategis bahwa BPJS Kesehatan ke depan direncanakan lebih berfokus melayani masyarakat lapisan bawah, sementara kelompok masyarakat mampu didorong memanfaatkan asuransi swasta. Menkes juga mengusulkan perpanjangan masa transisi implementasi KRIS hingga 31 Desember 2025 agar proses penyesuaian regulasi dan kesiapan rumah sakit berjalan optimal.
Dari sudut pandang pengelola jaminan, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menekankan pentingnya menjaga aksesibilitas layanan selama proses adaptasi berlangsung. Pihak manajemen BPJS Kesehatan meminta seluruh fasilitas rumah sakit yang bekerja sama agar tidak mengurangi kuota tempat tidur demi memenuhi 12 kriteria KRIS. Penyesuaian ruang rawat inap diharapkan tidak menimbulkan antrean panjang atau penumpukan pasien, sehingga ketersediaan ruang perawatan tetap seimbang dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.
Integrasi NIK sebagai Identitas Tunggal BPJS Kesehatan dan Penerapan Skrining Riwayat Kesehatan
Selama masa transisi menuju penerapan penuh sistem rawat inap standar, aturan iuran peserta masih merujuk pada Perpres Nomor 63 Tahun 2022. Skema lama tersebut menetapkan iuran peserta PBI ditanggung penuh oleh pemerintah, sedangkan pekerja penerima upah membayarkan iuran 5 persen dari gaji dengan rincian 4 persen oleh pemberi kerja dan 1 persen oleh pekerja. Untuk peserta mandiri non-PBI, iuran tercatat sebesar Rp35.000 untuk kelas III setelah subsidi pemerintah, Rp100.000 untuk kelas II, dan Rp150.000 untuk kelas I per orang setiap bulan dengan batas waktu pembayaran maksimal tanggal 10. Apabila peserta JKN ingin meningkatkan hak perawatan ke tingkat lebih tinggi atau mengakses rawat jalan eksekutif, Pasal 51 Perpres 59 Tahun 2024 memberikan opsi pembayaran selisih biaya secara mandiri, lewat tanggungan pemberi kerja, ataupun menggunakan asuransi kesehatan tambahan.
