Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump memperketat tekanan terhadap Teheran melalui Operasi Pengucilan Ekonomi. Kebijakan ini berupaya memutus urat nadi perdagangan Iran lewat blokade angkatan laut di sejumlah pelabuhan selatan negara tersebut, berbarengan dengan eskalasi sanksi diplomatik dan keuangan bersama sekutu Barat.
Di tengah tekanan yang makin agresif, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dijadwalkan kembali mengunjungi Beijing pada Rabu (16/9/2026) untuk bertemu Menlu China Wang Yi. Lawatan ini menjadi kunjungan keduanya ke China sejak konflik militer AS-Israel melawan Iran meletus pada akhir Februari lalu. Pertemuan tersebut juga berlangsung menjelang agenda pembicaraan langsung antara Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Washington pada akhir September mendatang.
Manuver Beijing dan Jalur Penyelamat Teheran
Di panggung multilateral, Beijing mengambil sikap yang lebih aktif menyuarakan de-eskalasi. Pada KTT BRICS di New Delhi awal pekan ini, Presiden Xi Jinping menyerukan negara-negara Global South untuk mengambil peran pembawa damai di Timur Tengah. Xi menawarkan empat poin resolusi: hidup berdampingan secara damai, menghormati kedaulatan, mematuhi hukum internasional, serta menjaga keseimbangan antara aspek pembangunan dan keamanan.
Mantan Menlu Iran Mohammad Javad Zarif menyambut inisiatif diplomasi tersebut sebagai peluang menurunkan ketegangan. Kendati demikian, peneliti Universitas Teheran Hamed Vafaei menilai anggapan bahwa China secara resmi menawarkan diri sebagai mediator lebih merupakan tafsiran bebas ketimbang realitas diplomatik di lapangan.
Terseret Skandal Korupsi, Jaksa Agung Ini Nekat Kabur ke Luar Negeri
Selain jalur diplomasi, ketergantungan Iran pada peran China tak lepas dari sektor energi. Beijing hingga kini tetap berstatus sebagai pembeli minyak mentah terbesar Iran, dengan memanfaatkan skema penyimpanan pasokan di luar jangkauan blokade armada laut AS.
Kebuntuan Sanksi PBB dan Jeratan Finansial
Pekan lalu, AS bersama sekutu Eropanya mendesak dewan pengawas nuklir PBB (IAEA) hingga sukses merujuk berkas nuklir Iran ke Dewan Keamanan PBB鈥攍angkah pertama dalam kurun 20 tahun terakhir. Sebagai ekses penerapan sanksi snapback Eropa, Kepala Nuklir Iran Mohammad Eslami dilarang menghadiri Konferensi Umum IAEA di Wina pada pekan ini.
Namun, upaya penjatuhan sanksi baru via Dewan Keamanan PBB berpotensi tertahan status quo. China dan Rusia memegang hak veto yang dapat memblokir setiap draf resolusi sanksi formal terhadap Teheran.
Perang Saudara Menggila di Tanah Arab, 100.000 Warga Mengungsi
Menyadari celah tersebut, Departemen Keuangan AS pada Senin lalu menjatuhkan sanksi baru terhadap VTB Bank asal Rusia. VTB merupakan bank terbesar kedua di Rusia sekaligus satu-satunya institusi perbankan Rusia yang memiliki cabang berlisensi di China daratan dengan akses langsung ke sistem pembayaran nasional Negeri Tirai Bambu.
Ketegangan kian berlapis menyusul laporan The Wall Street Journal yang menyebut Iran memperoleh citra satelit resolusi tinggi dari entitas China sebelum melancarkan serangan ke pangkalan militer AS di Yordania yang menewaskan tiga tentara Amerika. Meski demikian, Donald Trump memilih meremehkan laporan intelijen tersebut dan menyatakan manuver intelijen China serupa dengan apa yang dilakukan AS, sembari tetap memuji sikap Presiden Xi Jinping jelang jadwal pertemuan bilateral mereka.
