Syarat Calon Gubernur Bank Indonesia dan Mekanisme Transisi Kepemimpinan

Sebagai tindak lanjut administratif atas pengunduran diri tersebut, pemerintah saat ini tengah memproses penerbitan Keputusan Presiden (Keppres). Keputusan Presiden ini akan menjadi instrumen hukum yang sah untuk memberhentikan Perry Warjiyo secara resmi dan dengan hormat dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penerbitan Keputusan Presiden ini merupakan bagian dari mekanisme standar yang harus dilalui ketika seorang pejabat tinggi negara setingkat Gubernur Bank Indonesia mengundurkan diri. Dengan terbitnya Keputusan Presiden tersebut, status pemberhentian Perry Warjiyo akan memiliki landasan hukum yang jelas dan mengikat secara tata negara.

Untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh Perry Warjiyo, mekanisme hukum di Indonesia telah mengatur tata cara penunjukan pejabat sementara secara otomatis. Berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, jabatan Gubernur Bank Indonesia secara langsung dilaksanakan oleh Deputi Gubernur Senior. Saat ini, posisi Deputi Gubernur Senior dijabat oleh Destry Damayanti, yang secara otomatis kini bertugas sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia. Penunjukan Destry Damayanti sebagai Penjabat Sementara Gubernur Bank Indonesia ini memiliki landasan hukum yang sangat kuat, yakni merujuk pada ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang tersebut telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Baca Juga

Menyikapi Lonjakan Harga dan Keterbatasan Pasokan Semen di Sumatera Utara

Meskipun posisi kepemimpinan sementara telah diisi oleh Destry Damayanti, pemerintah hingga saat ini belum menetapkan siapa sosok yang akan menjadi Gubernur Bank Indonesia secara definitif. Presiden Prabowo Subianto belum mengambil keputusan akhir mengenai nama calon Gubernur Bank Indonesia definitif yang akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa proses pengajuan nama calon definitif tersebut masih terus berjalan dan tetap mengikuti mekanisme yang telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Keputusan untuk mengajukan nama calon tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto dan belum ada nama pasti yang diputuskan hingga hari ini.

Dalam proses pencarian sosok yang tepat untuk mengisi posisi Gubernur Bank Indonesia definitif, pihak Istana Kepresidenan telah menetapkan sebuah kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh calon kandidat. Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa sosok baru yang akan memimpin bank sentral tersebut diwajibkan memiliki semangat "merah putih". Pernyataan mengenai kriteria khusus ini disampaikan secara langsung oleh Prasetyo Hadi kepada para wartawan saat ia berada di dalam Kereta Api Nusantara Explorer. Pada saat itu, ia tengah melakukan perjalanan dinas dari daerah Batang, Jawa Tengah, menuju ibu kota Jakarta pada hari Kamis, 30 Juli.

Baca Juga

Rencana Sayembara Kota Terbersih Presiden Prabowo, Hadiah, Target, dan Dukungan Alat Berat

Kendati telah menyebutkan kriteria "merah putih" sebagai syarat wajib bagi calon Gubernur Bank Indonesia yang baru, Mensesneg Prasetyo Hadi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai makna sebenarnya dari istilah tersebut. Tidak ada rincian pasti mengenai indikator apa saja yang masuk dalam kategori semangat kebangsaan yang diharapkan oleh pihak Istana Kepresidenan. Di sisi lain, ketika ditanya oleh wartawan mengenai peluang Destry Damayanti untuk diajukan sebagai Gubernur Bank Indonesia definitif, Prasetyo Hadi menolak untuk berspekulasi. Ia kembali menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai siapa yang akan dicalonkan dan diajukan ke DPR merupakan kewenangan mutlak dari Presiden Prabowo Subianto.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap