Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memperkuat sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dengan menyatukan alur penegakan hukum tilang elektronik ke dalam satu ekosistem Criminal Justice System (CJS). Pembaruan tata kelola ini dirancang untuk menghubungkan seluruh tahapan penindakan pelanggaran lalu lintas, mulai dari pencatatan oleh kepolisian, proses persidangan di pengadilan, hingga pembayaran dan pembukuan denda melalui Kejaksaan.
Langkah integrasi tersebut ditujukan guna mempercepat proses penegakan hukum tilang elektronik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mempermudah pemantauan, serta menghadirkan kepastian pelayanan bagi masyarakat luas.
Integrasi Lintas Lembaga Melalui Dashboard Bersama
Untuk mewujudkan ekosistem terpadu tersebut, Korlantas Polri mendorong implementasi dasbor bersama (shared dashboard). Platform ini memungkinkan instansi penegak hukum terkait memantau data penindakan, putusan pengadilan, dan riwayat pembayaran denda secara langsung dalam satu sistem terintegrasi, tanpa perlu lagi menunggu pertukaran dokumen fisik atau proses manual.
Kru Musik KM Virgo Asal Maros Belum Ditemukan, Keluarga Harapkan Hasbiah Selamat
Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen I Made Agus Prasatya menegaskan bahwa keberhasilan integrasi sistem penegakan hukum berbasis digital ini sangat bergantung pada sinergi antarlembaga.
"Kami tidak bisa bekerja sendiri, kami perlu dukungan bapak ibu (Kejaksaan dan Mahkamah Agung)," ujar Made Agus dalam keterangannya pada Rabu (16/9).
Pembayaran Terhubung Kas Negara dan Sertifikasi Petugas
Selain integrasi alur perkara antarlembaga peradilan, Korlantas Polri juga mendorong sistem pembayaran denda tilang yang terhubung langsung dengan mekanisme penerimaan negara melalui perbankan resmi. Melalui skema ini, setiap transaksi denda tercatat secara elektronik dan dapat dilacak secara akurat.
Menkum Akan Kukuhkan Pengurus Perkapi dalam Raker Perdana 18 September
Konektivitas perbankan ini dirancang untuk mengeliminasi potensi dana mengendap yang kerap timbul akibat pemisahan proses administrasi. Di sisi lain, masyarakat pelanggar lalu lintas mendapatkan kepastian status pembayaran denda seketika setelah transaksi berhasil diselesaikan.
Sebagai pelengkap pembaruan infrastruktur teknologi tersebut, Korlantas turut mendorong program sertifikasi bagi para petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem penegakan hukum elektronik. Sertifikasi ini disiapkan untuk memastikan kapasitas sumber daya manusia di lapangan selaras dengan pembaruan sistem yang terintegrasi.
