Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, atau Satgas Debottlenecking, mencatatkan capaian dalam menyelesaikan berbagai hambatan usaha pelaku bisnis di Indonesia. Hingga 12 Agustus 2026, Satgas Debottlenecking telah berhasil menyelesaikan sebanyak 126 kasus hambatan usaha. Penanganan kasus tersebut dilakukan dalam 13 kali masa persidangan yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Saat memimpin persidangan ke-13, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tampak terkejut karena persidangan yang baru berjalan 13 kali tersebut sudah mampu menuntaskan hingga 126 kasus permasalahan usaha.
Satuan tugas yang dibentuk sejak 16 Desember 2026 ini bertugas mengurai berbagai kendala demi mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Cepatnya penyelesaian kasus tersebut tidak lepas dari mekanisme kerja yang efisien di tingkat operasional. Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet sekaligus Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Percepatan Implementasi Program dan Penyelesaian Hambatan Satgas Debottlenecking, Satya Bhakti Parikesit, menjelaskan bahwa penyelesaian kasus hambatan usaha juga dilakukan di level teknis. Dengan adanya penanganan di tingkat teknis ini, penyelesaian permasalahan tidak memerlukan tahapan hingga harus dibawa ke persidangan debottlenecking.
Seluruh pengaduan dari para pelaku usaha masuk dan dihimpun melalui kanal pelaporan resmi Satgas di https://lapor.satgasp2sp.go.id. Hingga 12 Agustus 2026, total aduan yang diterima dari para pelaku usaha melalui portal tersebut mencapai 170 aduan. Dari total 170 aduan tersebut, sebanyak 126 kasus telah selesai ditangani, 29 aduan masih dalam proses, dan 1 aduan dalam antrean. Selain itu, terdapat 14 aduan yang tidak diproses karena bukti aduan yang diserahkan tidak lengkap. Berdasarkan data Satgas, persentase keberhasilan penyelesaian aduan atau kasus yang disampaikan oleh pengusaha mencapai 81 persen, sedangkan persentase aduan yang belum diselesaikan sebesar 19 persen.
Langkah Menyikapi Pelemahan IHSG Usai Hasil Evaluasi Indeks MSCI
Masalah perizinan berusaha menjadi kategori yang paling dominan dilaporkan oleh para pelaku usaha kepada Satgas Debottlenecking. Mayoritas isu yang dilaporkan mencakup perizinan seperti izin lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), tata ruang, sertifikasi, hingga UMKU dengan jumlah mencapai 82 aduan. Permasalahan lain yang banyak dilaporkan adalah terkait lahan dan tata ruang sebanyak 20 aduan, serta isu impor atau ekspor dan logistik sebanyak 16 aduan. Selain itu, aduan mengenai masalah perpajakan, kepabeanan, cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan dukungan fiskal tercatat sebanyak 13 aduan.
Sektor pendanaan dan pembiayaan juga menjadi salah satu kendala yang banyak diadukan oleh pengusaha dengan jumlah 10 aduan. Pengaduan lain yang ditangani mencakup masalah perindustrian sebanyak 7 aduan, serta isu energi dan ketenagalistrikan sebanyak 5 aduan. Satgas Debottlenecking juga menerima aduan terkait penegakan hukum yang belum masuk ke pengadilan, termasuk persoalan premanisme dan pungutan liar (pungli), dengan total sebanyak 4 pengaduan.
Hasil Rebalancing MSCI Dirilis, IHSG Anjlok ke 6.295 dan Rupiah Melemah
Mekanisme pelaporan terpusat melalui kanal pelaporan resmi Satgas Debottlenecking mempermudah koordinasi penanganan kendala bisnis pelaku usaha secara intensif. Dengan tingkat penyelesaian aduan yang sudah mencapai 81 persen, upaya penanganan sisa aduan baik yang masih dalam proses maupun antrean terus dilanjutkan demi menjaga kelancaran iklim bisnis dan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
