Pemerintah membuka peluang untuk menanggung saldo awal rekening perbankan masyarakat sebesar Rp50 ribu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program ini ditargetkan menyasar sekitar 200 juta penduduk di seluruh Indonesia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa opsi pembiayaan dari anggaran negara saat ini masih berada dalam tahap pembahasan. Menurutnya, pemerintah memiliki cadangan anggaran belanja yang memungkinkan untuk dialokasikan ke pos pendanaan program tersebut.
Sementara itu, skema teknis pembagian saldo awal masih terus dimatangkan. CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan bahwa mekanisme pemberian dana Rp50 ribu per orang tersebut sedang dirancang bersama pihak perbankan yang ditunjuk.
Peredaran Rokok Ilegal Tekan Industri Tembakau dan Penerimaan Daerah
Penyaluran Melalui BRI dan BSI
Untuk merealisasikan rencana ini, manajemen Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) telah berkoordinasi. BRI diproyeksikan melayani pembukaan rekening masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, sedangkan BSI secara khusus disiapkan untuk melayani masyarakat di Provinsi Aceh.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa rekening perbankan ini akan dibuka berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan memanfaatkan integrasi data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Rekening tersebut dirancang otomatis bagi warga negara yang telah menginjak usia 17 tahun dan resmi mengantongi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemadanan data Dukcapil nantinya disinkronkan dengan sistem Bank Indonesia (BI), khususnya untuk memfasilitasi sistem pembayaran dan gateway transaksi berbasis QRIS.
Purbaya Jamin Cicilan Utang Kopdes ke Bank Negara Tak Akan Gagal Bayar
Perlindungan Saldo dan Integrasi UMKM
Airlangga menegaskan saldo awal Rp50 ribu itu dilarang dipotong oleh pihak bank sebagai biaya administrasi atau pengendapan awal. Pemerintah tengah menyiapkan kerangka regulasi yang melibatkan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar dana di rekening warga tetap utuh.
Selain sebagai instrumen inklusi keuangan dasar, rekening terpadu ini disiapkan menjadi saluran distribusi program pemerintah, seperti bantuan sosial tunai. Rekening tersebut juga akan terhubung langsung dengan sistem QRIS tanpa pungutan biaya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
