Prinsip Due Process of Law dan Uji Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana

Dalam konferensi pers tersebut, anggota tim kuasa hukum Hermawanto menyampaikan penegasan mendasar mengenai hubungan antara prosedur dan keadilan. Ia menyatakan bahwa penegakan hukum yang tepat mustahil terwujud jika diawali dengan proses yang keliru. Menurutnya, nilai keadilan itu sendiri wajib dibentuk melalui prosedur yang objektif bagi seluruh pihak tanpa memandang latar belakang atau jabatannya. Prinsip ini menekankan bahwa proses hukum yang cacat secara prosedural secara otomatis akan merusak keabsahan hasil dari penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, ketaatan pada aturan main peradilan menjadi syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan demi melahirkan keputusan hukum yang berkeadilan.

Baca Juga

Kasus Yurizal Tri Chaerawan, Kronologi dan Dugaan Pelanggaran Etika Tenaga Kesehatan

Sorotan terhadap pentingnya kehati-hatian dalam proses hukum juga diutarakan oleh penasihat hukum Febrie Adriansyah, Firman Wijaya. Ia mengingatkan bahwa tindakan hukum yang dieksekusi secara gegabah dan minim kehati-hatian justru akan membawa kerugian besar bagi mereka yang mencari keadilan. Tindakan yang tergesa-gesa tanpa memperhatikan kecermatan prosedur berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencederai hak dasar pihak yang diperiksa. Lebih jauh, Firman menilai bahwa pengabaian terhadap tahapan atau prosedur yang seharusnya dilalui menjadi pertanda adanya upaya pemaksaan dalam penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum yang dipaksakan tentu berisiko merusak tatanan peradilan serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Melengkapi pandangan rekan-rekannya, penasihat hukum Febri Diansyah meluruskan persepsi publik mengenai motivasi di balik langkah hukum yang ditempuh oleh tim advokat. Ia mengklarifikasi bahwa seluruh upaya hukum yang mereka jalankan bukanlah langkah untuk merintangi jalannya penyidikan yang sedang berlangsung. Sebaliknya, langkah tersebut murni bertujuan mengawal setiap fase hukum agar tetap selaras dengan asas due process of law. Febri juga menggarisbawahi pentingnya kerangka hukum baru, di mana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai diimplementasikan pada tahun 2026 wajib dipegang teguh sebagai landasan. Baik aparat penegak hukum maupun advokat diwajibkan menjadikannya acuan bersama dalam setiap tindakan hukum.

Baca Juga

Pemerintah Bidik 100 Ribu Mobil Listrik, Skema Insentif PPN DTP dan Prioritas Baterai Nikel NMC

Penjelasan yang disampaikan oleh kubu Febrie Adriansyah menggambarkan betapa krusialnya kepatuhan terhadap prosedur pidana dalam menjaga integritas sistem peradilan nasional. Ketika suatu proses peradilan diuji melalui mekanisme praperadilan, fokus utamanya adalah memastikan bahwa wewenang aparat tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Dengan berlakunya KUHP dan KUHAP pada tahun 2026, standar penegakan hukum dituntut untuk semakin transparan, akuntabel, dan menghormati hak konstitusional warga negara. Penegakan hukum yang ideal tidak sekadar mengejar penyelesaian perkara secara cepat, melainkan harus menyeimbangkan antara wewenang negara dan hak pencari keadilan melalui penerapan due process of law yang konsisten.

Pada akhirnya, dinamika hukum ini memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya menjaga keseimbangan dalam peradilan pidana. Penegakan hukum yang adil tidak akan pernah tercapai jika mengabaikan tata cara yang sah menurut hukum acara. Melalui rencana pengajuan praperadilan serta penekanan pada pedoman KUHP dan KUHAP 2026, tim advokasi menegaskan posisi bahwa keadilan substansial hanya dapat lahir dari proses hukum yang sah, cermat, dan tidak dipaksakan. Hal ini menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam dunia peradilan bahwa keabsahan prosedur adalah fondasi utama yang menentukan legitimasi dari setiap tindakan hukum di Indonesia.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap