JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun pada Juni 2027. Peluncuran instrumen pembiayaan utang daerah perdana ini disiapkan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun lima abad Kota Jakarta.
Rencana penerbitan surat berharga tersebut telah dimasukkan ke dalam dokumen Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Skema obligasi daerah ini dirancang memiliki masa jatuh tempo atau tenor maksimal tujuh tahun guna memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan di ibu kota.
Fokus Alokasi Pembiayaan Infrastruktur dan Layanan Publik
Menjawab kebutuhan penggunaan dana, Pemprov DKI memfokuskan hasil penerbitan obligasi daerah sebesar Rp3,5 triliun untuk mendanai sejumlah proyek strategis, mulai dari transportasi massal, penanggulangan bencana, hingga infrastruktur sosial.
TPA Galuga Bogor Kebakaran, Helikopter Lakukan Water Bombing
Sektor transportasi mencakup kelanjutan proyek moda rel terpadu LRT Fase 1C dengan rute Manggarai–Dukuh Atas. Pada sektor infrastruktur penanganan banjir, dana disiapkan untuk pembangunan embung dan sistem polder. Selain itu, pembiayaan dialokasikan untuk penyediaan rumah susun, pembangunan unit sekolah baru, serta penguatan fasilitas layanan kesehatan melalui pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Tahapan Persiapan dan Respons Pemerintah Pusat
Sebagai bagian dari persiapan administrasi dan regulasi, Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan permohonan dukungan kepada pemerintah pusat pada 12 Juni 2026. Permohonan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan surat dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 10 Juli 2026. Pemprov DKI juga menyelenggarakan agenda Capacity Building mengenai pembiayaan kreatif (creative financing) pada 20–21 Juli 2026.
Rupiah Ditutup Stagnan, Dolar AS Bertahan di Level Rp17.630
Merespons rencana tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan langkah penerbitan obligasi daerah pada dasarnya sah dilakukan sebagai bagian dari otonomi pemerintah daerah jika memang dinilai dibutuhkan. Namun, Purbaya turut mempertanyakan urgensi penarikan pinjaman tersebut mengingat kondisi likuiditas dan kapasitas kas Pemprov DKI Jakarta yang tergolong besar. Kementerian Keuangan memastikan akan mempelajari lebih lanjut usulan rencana penerbitan obligasi tersebut.
