Kombinasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau memicu gangguan berlapis terhadap perekonomian nasional. Selain berdampak pada sektor kesehatan publik dan mobilitas harian warga, rangkaian peristiwa ini melumpuhkan jalur transportasi, rantai pasok logistik, hingga kepastian rencana bisnis di berbagai daerah.
Sektor penerbangan menjadi salah satu lini yang mengalami pukulan langsung. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sebanyak tujuh bandara masih ditutup pada Senin (7/9/2026) pagi, setelah satu bandara di Sumatera Selatan sempat kembali beroperasi. Penutupan operasional hingga pukul 18.00 WIB turut diberlakukan di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, bersama enam bandara lainnya.
Secara keseluruhan, tercatat lebih dari 270.000 calon penumpang terdampak akibat keterlambatan, pengalihan rute, maupun pembatalan sekitar 2.300 penerbangan. Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa kepastian waktu operasional normal belum dapat ditentukan lantaran pergerakan sebaran abu vulkanik sepenuhnya bergantung pada dinamika arah angin dan kondisi cuaca.
Penjualan Daihatsu Tumbuh 10 Persen, Gran Max dan LCGC Paling Diminati
Proyeksi Risiko Kerugian Ekonomi
Dari sisi dampak makroekonomi, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memproyeksikan potensi kerugian ekonomi dan beban kesehatan akibat karhutla sepanjang Januari hingga Agustus 2026 berada pada rentang Rp 39,29 triliun hingga Rp 123,1 triliun. Angka estimasi tersebut merupakan kalkulasi proyeksi risiko dan bukan angka kerugian riil yang telah terkonfirmasi. Perhitungan CELIOS juga baru mencakup dampak kebakaran lahan dan belum memasukkan kalkulasi kerugian akibat aktivitas vulkanik Anak Krakatau.
Di tingkat daerah, kabut asap karhutla menekan produktivitas akibat anjloknya mobilitas masyarakat dan gangguan perjalanan kerja. Menyikapi kualitas udara yang memburuk ke level tidak sehat hingga berbahaya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah memberlakukan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi sekolah sejak 31 Agustus.
Pertamina Ajukan Pemblokiran 5.000 Nomor Polisi yang Terindikasi Borong BBM Subsidi di Sumbar
Analis Pasar Keuangan EBC Financial Group, Sana Ur Rehman, menilai gangguan operasional ini memperlihatkan betapa cepatnya peristiwa fisik di luar sektor finansial dapat mendisrupsi aktivitas ekonomi normal. Jika gangguan logistik dan transportasi terus berulang, dampaknya berisiko menggeser jadwal pengiriman, mengacaukan perencanaan ekspor, hingga mengikis kredibilitas pembentukan harga komoditas di pasar.
