Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran pimpinan militer dan menteri terkait ke kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, pada Sabtu (29/8/2026). Rapat koordinasi yang berlangsung sejak sore hingga malam hari tersebut memfokuskan pembahasan pada dua isu strategis, yakni penyesuaian kriteria rekrutmen prajurit TNI bagi warga pedalaman serta percepatan penanggulangan bencana nasional.
Pertemuan tersebut dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subianto beserta para Kepala Staf Angkatan. Selain unsur pimpinan militer, hadir pula Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan perkembangan rapat tersebut melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet. Dalam keterangannya, Presiden secara khusus meminta pembaruan data terkait rencana pelonggaran atau penyesuaian kriteria seleksi masuk TNI untuk masyarakat dari suku Dayak pedalaman.
Polisi Ungkap Kasus 5,2 Kg Sabu di Jakbar, 2 Pelaku Ditangkap
Kebijakan ini disiapkan untuk membuka ruang yang lebih adil bagi putra daerah pedalaman Kalimantan agar dapat bergabung menjadi prajurit militer tanpa terbentur standar umum yang kerap mengabaikan latar belakang serta kondisi geografis tempat tinggal mereka.
Respons Cepat Karhutla dan Edukasi Lewat Babinsa
Selain evaluasi mekanisme penerimaan prajurit, Presiden Prabowo menyoroti agenda penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Pembahasan mencakup percepatan rehabilitasi pascagempa bumi di Flores, mitigasi erupsi Gunung Merapi, serta langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di wilayah rawan seperti Sumatra dan Kalimantan.
Kondisi Sungai Cisadane Dampak Kemarau, Ini Imbauan untuk Warga
Dalam penanganan karhutla, pemerintah mengedepankan pendekatan pencegahan di tingkat tapak. Kepala Negara menginstruksikan agar Bintara Pembina Desa (Babinsa) di setiap pelosok desa dibekali pemahaman mendalam tentang risiko pembakaran lahan.
Para personel Babinsa nantinya bertugas memberikan edukasi langsung kepada warga sekitar agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Melalui pembinaan teritorial yang lebih aktif, aparat kewilayahan dan warga diharapkan mampu berkolaborasi menjaga kelestarian hutan sekaligus menekan titik api sejak dini.
